DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan sejumlah catatan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kalsel dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025, Selasa (5/5/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, sementara laporan rekomendasi DPRD dibacakan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari. Pemerintah provinsi diwakili Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin.
Dalam penyampaiannya, Desy menegaskan rekomendasi DPRD bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan bentuk evaluasi terhadap jalannya pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.
“Rekomendasi DPRD bukan sekadar catatan administratif, melainkan bentuk evaluasi, koreksi, dan arahan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam perbaikan kinerja ke depan,” ujarnya.
DPRD menyoroti sejumlah sektor yang dinilai masih memerlukan pembenahan, mulai dari reformasi birokrasi, kualitas layanan publik berbasis digital, optimalisasi pendapatan daerah, hingga pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah terhadap seluruh rekomendasi yang telah diberikan. Hasil evaluasi tersebut, menurut Desy, harus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah seperti RKPD dan APBD agar tidak berhenti sebagai catatan administratif semata.
Dalam rapat tersebut, DPRD turut mengingatkan bahwa pelaksanaan rekomendasi akan menjadi bagian dari penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah ke depan. Pengawasan lanjutan disebut akan dilakukan untuk memastikan setiap catatan DPRD benar-benar dijalankan.
Sikap itu menunjukkan DPRD Kalsel ingin memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, terutama di tengah tuntutan publik terhadap efektivitas pelayanan dan penggunaan anggaran yang lebih akuntabel.
