BANJARMASIN – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan H. Jahrian menyoroti dampak efisiensi anggaran yang menghambat pelaksanaan program Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Diskop UKM) Provinsi Kalimantan Selatan. Hal itu disampaikan usai rapat kerja Komisi II bersama Diskop UKM Kalsel, Selasa (4/8/2026).
Jahrian menyebut ada empat kendala yang menghimpit Diskop UKM: efisiensi anggaran, lambatnya pencairan dana, penundaan pelaksanaan program, dan persoalan koordinasi.
“Koperasi itu sebenarnya ujung tombak perdagangan yang sifatnya kekeluargaan dan gotong royong. Namun yang dijalankan semuanya mengalami kendala,” ujarnya.
Ia menegaskan, kondisi ini bukan hanya dialami Diskop UKM — hampir seluruh OPD terdampak, dan keterlambatan anggaran menghambat percepatan pembangunan di berbagai sektor termasuk pendidikan dan infrastruktur.
Sebagai solusi, Komisi II mendorong pemerintah daerah menggali sumber pendapatan baru dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki.
“Sarana dan prasarana pemerintah yang kurang bermanfaat mari kita tawarkan kepada pihak ketiga sehingga pendapatan daerah bisa meningkat,” tegasnya.
Jahrian juga mendorong penguatan promosi potensi daerah sebagai strategi mendatangkan lebih banyak kunjungan ke Kalimantan Selatan.
“Seperti di Kepulauan Riau, setiap turun di bandara ada papan yang memperkenalkan potensi daerah. Orang yang masuk ke Kalimantan Selatan akan menambah pendapatan kita dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak,” ujarnya.[]
