JAKARTA – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Wakil Ketua DPRD H. Kartoyo dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan retribusi daerah di Badan Penghubung Provinsi Kalsel di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Hasil monitoring menunjukkan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Kartoyo mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan agar memanfaatkan fasilitas Badan Penghubung untuk kegiatan kedinasan di Jakarta — sehingga tingkat hunian mess meningkat dan penerimaan retribusi ikut terdongkrak.
“Apabila aula dimanfaatkan untuk kegiatan, maka panitia maupun peserta juga dapat menginap di mess Badan Penghubung yang kondisinya cukup baik. Insya Allah hal itu akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah,” ujarnya.
DPRD juga menyampaikan sejumlah masukan untuk meningkatkan daya saing Badan Penghubung — antara lain penyediaan layanan sarapan bagi tamu, peningkatan tata kelola operasional, dan penambahan sarana prasarana secara bertahap.
Kasubbag Tata Usaha Badan Penghubung Fajrianoor Rizaldy mengakui, rencana pengembangan masih terkendala keterbatasan lahan — terutama area parkir yang sebagian besar digunakan kendaraan dinas. Kondisi itu menjadi pertimbangan penting sebelum penambahan kamar atau penyesuaian tarif dilakukan.
DPRD Kalsel berharap hasil monitoring ini mendorong pengelolaan Badan Penghubung yang lebih optimal sehingga aset daerah di Jakarta benar-benar menjadi sumber PAD yang strategis.[]
