JAKARTA – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum RI, khususnya Direktorat Irigasi dan Rawa, Kamis (6/8/2026). Delegasi dipimpin Wakil Ketua Komisi III H. Achmad Maulana.
Dua agenda utama dibawa ke meja Kementerian PU: revitalisasi sistem perpipaan Air Banjarbakula yang belum mendapat alokasi di APBN 2026, dan penanganan pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala yang sudah terbengkalai selama kurang lebih enam tahun.
Achmad Maulana mendesak agar revitalisasi Pipa Air Banjarbakula masuk dalam prioritas penganggaran 2027.
“Kami mendorong agar revitalisasi Pipa Air Banjarbakula dapat kembali menjadi prioritas penganggaran pada tahun 2027. Kami berharap tidak terjadi perubahan kebijakan anggaran sehingga proyek strategis ini dapat segera direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kalimantan Selatan,” tegasnya.
Untuk pendangkalan sungai di Barito Kuala, ia menyebut kondisi itu sebagai salah satu pemicu meningkatnya risiko banjir karena kawasan tersebut merupakan titik muara aliran banjir dari Kota Banjarmasin dan beberapa daerah sekitarnya.
“Barito Kuala selama kurang lebih enam tahun belum mendapatkan penanganan secara optimal. Kami berharap langkah ini dapat segera ditindaklanjuti melalui program revitalisasi sungai guna meningkatkan kapasitas aliran air serta mengurangi risiko banjir,” ujarnya.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air merespons positif seluruh usulan dan menyatakan akan melakukan pengecekan lapangan sebagai tindak lanjut guna memastikan kondisi eksisting dan menyusun langkah penanganan yang diperlukan.[]
