TAMIANG LAYANG — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Timur menyoroti besarnya porsi belanja pegawai dalam RAPBD 2027 yang disebut mencapai 54 persen dari total belanja daerah. PKB meminta pemerintah mengevaluasi struktur belanja agar anggaran pembangunan dan pelayanan publik tidak terdesak kebutuhan birokrasi.
Catatan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKB, Rafi Hidayatullah, dalam rapat paripurna DPRD Barito Timur, Senin (12/10/2026).
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah ditargetkan Rp848,02 miliar, sedangkan belanja daerah direncanakan Rp869,22 miliar. Defisit sekitar Rp21,2 miliar akan ditutup melalui pembiayaan netto yang diperkirakan bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2026.
PKB menilai ketergantungan fiskal Barito Timur terhadap pemerintah pusat dan provinsi masih perlu dikurangi. Pemerintah daerah didorong menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang tidak membebani masyarakat.
Fraksi ini turut mempertanyakan optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), status operasional Pelabuhan Telang Baru, serta peluang kerja sama dalam pemanfaatan jalan umum menuju pelabuhan.
“Tentu kita tidak ingin APBD habis hanya untuk membiayai kebutuhan internal birokrasi, sementara ruang belanja untuk pembangunan masyarakat semakin menipis,” tegas Rafi.
PKB meminta pemerintah merinci alokasi anggaran yang berdampak langsung pada masyarakat, termasuk penanggulangan kemiskinan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bantuan pendidikan, serta bantuan sosial.
Di sektor infrastruktur, PKB meminta kejelasan prioritas penanganan jalan, jembatan, dan jaringan irigasi yang rusak, termasuk daftar lokasi yang ditargetkan selesai pada 2027.
Fraksi tersebut juga menyoroti rehabilitasi gedung SD dan SMP yang tidak layak serta penanganan stunting, angka kematian ibu dan bayi, dan cakupan Universal Health Coverage (UHC).
Terkait penutupan defisit melalui SiLPA 2026, PKB meminta pemerintah menjelaskan komposisi sumber dana tersebut, termasuk kemungkinan berasal dari pelampauan pendapatan dan efisiensi belanja. Pemerintah juga diminta memaparkan program prioritas yang akan dibiayai dari SiLPA.
PKB berharap pembahasan RAPBD 2027 menghasilkan struktur anggaran yang lebih efisien, memperkuat kemandirian fiskal, dan menjawab kebutuhan dasar masyarakat Barito Timur.[]
