Banjarbaru — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakoor) Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada Selasa (29/7/2025) di Ruang H. Maksid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru. Rapat ini dipimpin Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Mohamad Muslim, mewakili Gubernur Kalsel H. Muhidin.
Rapat turut dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, Komjen Pol. Djoko Poerwanto; Inspektur III Itjen Kemenhut, Andri Gunawan; Kepala Balai Dalkarhut Kalimantan, Yudho Shekti Mutiko; serta Kepala Dishut Kalsel, Fatimatuzzahra dan Plt Kepala BPBD Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Muslim, Gubernur Muhidin menyampaikan bahwa Karhutla merupakan bencana tahunan yang perlu penanganan serius, terutama karena sebagian besar wilayah Kalsel terdiri dari lahan rawa gambut.
“Dampaknya bukan hanya pada lingkungan, tapi juga kesehatan, pertanian, ekonomi, bahkan stabilitas sosial,” ujarnya.
Untuk itu, Pemprov Kalsel mendorong sinergi lintas sektor dalam penguatan sistem deteksi dini, mitigasi, serta pembentukan posko dan rencana aksi terpadu. Salah satu prioritas adalah pembasahan lahan di Ring 1 Bandara Syamsudin Noor, serta penetapan status siaga Karhutla tingkat provinsi menyusul dua daerah yang lebih dulu menetapkan status darurat, yakni HSS dan Banjarbaru.
Irjen Kemenhut, Komjen Pol. Djoko Poerwanto, menekankan pentingnya identifikasi akar persoalan karhutla, termasuk membedakan antara kebakaran alami dan pembakaran yang disengaja.
“Pembakaran itu selalu punya motif. Kita harus selesaikan masalahnya dari sumber. Rakor ini bukan tentang pusat dan daerah, tapi kerja bersama,” tegasnya.
Djoko juga menyoroti perlunya pendekatan kelembagaan dan penyederhanaan mekanisme anggaran agar pengendalian karhutla tak sebatas pemadaman, tapi juga pencegahan jangka panjang.
Sementara itu, Kepala Dishut Kalsel, Fatimatuzzahra, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan apel siaga karhutla provinsi serta menunggu SK penetapan siaga dari Gubernur agar dapat mengakses pendanaan penanggulangan.
“Kami juga aktifkan kembali Masyarakat Peduli Api (MPA) di tiap KPH, dan lakukan pembukaan pintu air untuk pembasahan lahan,” jelas Aya, sapaan akrabnya.
Data terbaru mencatat ada sekitar 1.400 titik api di Kalsel, sebagian besar berada di luar kawasan hutan atau APL. Saat ini, 20 hektare lahan hutan telah terbakar, sisanya tersebar di wilayah non-kawasan.
“Kita harus tangani semua, baik dalam maupun luar kawasan hutan. Jangan tunggu membesar,” pungkasnya.
Apel kesiapsiagaan Karhutla tingkat provinsi dijadwalkan berlangsung awal Agustus 2025. Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut andil dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan demi menjaga keselamatan dan keberlanjutan lingkungan di Kalsel.[]
