BANJARMASIN – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi daerah ini tumbuh 4,81 persen pada triwulan I dan meningkat menjadi 5,39 persen pada triwulan II. Capaian ini menjadi dasar pembahasan kebijakan pengupahan buruh ke depan.
Menindaklanjuti hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Gusti Iskandar Sukma Alamsyah bersama Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo menerima audiensi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Gedung DPRD Kalsel, Kamis (11/9).
Gusti Iskandar menyebutkan DPRD bersama Dinas Tenaga Kerja dan serikat pekerja telah menerima sejumlah masukan konstruktif. “Dengan tren ekonomi yang terus naik, kami memperkirakan tahun depan pertumbuhan bisa di kisaran 5 hingga 5,5 persen. Angka ini bisa jadi formula realistis, mendorong kesejahteraan buruh tanpa membebani dunia usaha,” jelasnya.
Kartoyo menambahkan, ruang dialog semacam ini merupakan komitmen DPRD untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja. “Kami ingin aspirasi ini tidak berhenti di meja rapat, tapi benar-benar menjadi kebijakan yang adil,” ujarnya.
Kepala Disnakertrans Kalsel Irfan Sayuti menegaskan pihaknya tetap menunggu regulasi pusat. Sementara Ketua DPC KSPSI Sumarlan berharap aturan pengupahan yang baru lebih mencerminkan kondisi ekonomi riil dan inflasi daerah.
