BANJARMASIN – Aliansi Masyarakat Adat Meratus menyampaikan penolakan keras terhadap rencana pembentukan Taman Nasional di Pegunungan Meratus saat audiensi dengan Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, Kamis (11/9/2025).
Aliansi menilai rencana tersebut mengancam ruang hidup dan hak masyarakat adat yang telah berdampingan dengan hutan Meratus selama ratusan tahun. Mereka menolak karena lebih dari separuh area yang diusulkan, yakni sekitar 52,84 persen, merupakan wilayah adat Dayak Meratus.
“Penetapan Taman Nasional hanya akan merampas ruang hidup dan membatasi akses masyarakat adat terhadap sumber daya alam,” tegas perwakilan Aliansi Meratus.
Aliansi menuntut pengakuan hak adat sebelum pemerintah membahas model konservasi di Kalimantan Selatan. Mereka juga mendesak agar rencana pembentukan Taman Nasional dibatalkan.
Komisi II DPRD Kalsel menyatakan komitmen mendukung aspirasi masyarakat adat. Wakil Ketua Komisi II, Muhammad Yani Helmi, menegaskan pihaknya telah menyepakati notulen bersama Aliansi Meratus yang akan diteruskan ke Ketua DPRD dan kemudian disampaikan kepada Gubernur Kalsel.
“Ini batas dan wewenang kami. Notulen ini akan kami kawal sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi masyarakat Meratus,” ujar Yani Helmi.
Dengan dukungan DPRD Kalsel, penolakan Aliansi Meratus diharapkan menjadi pertimbangan penting dalam pengelolaan kawasan Meratus agar tetap berpihak pada masyarakat adat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.[]
