Editor : Almin Hatta
TAMIYANGLAYANG – Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), menilai pihak eksekutif belum bekerja maksimal. Buktinya, pada Triwulan Pertama 2021 ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bartim baru tercapai 1,31%.
“Realisasi penerimaan PAD Bartim per 31 Maret 2021, dari target Rp110 miliar, baru tercapai Rp1,4 miliar atau hanya 1,31%. Ini menunjukkan bahwa pihak eksekutif belum bisa bekerja dengan baik. Ini tentu menjadi tanda tanya, ada apa sebenarnya,” kata Wahyudinnoor SP MP, via WhatsApp, Sabtu (1/5/2021) kemarin.
Anggota DPRD Bartim ini menjelaskan, dari 14 kabupaten/kota se-Kalteng, per 31 Maret 2021 itu, maka Bartim paling rendah pencapaian PAD-nya.
“Karena itu, DPRD Bartim beberapa kali mendesak diadakan rapat kerja untuk mendorong peningkatan PAD ini,” ujar wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Wahyudinnoor SP MP yang juga Ketua DPC PKB Bartim ini menyatakan sangat menyayangkan tidak optimalnya pencapaikan PAD Bartim ini.
“Kalau memang tidak bisa mengoptimalkan dari sumber yang ada, seperti dari Perhubungan, Pelabuhan Telang Baru, dari Penerangan Jalan Umum (PJU), mestinya bisa digali dari Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (PPhTB). Juga dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Baru (BPHTB), Rumah Sakit, dan pajak-pajak lainnya,” ucapnya.
Menurut Wahyudinnoor SP MP, kenyataan ini adalah gambaran lemahnya kinerja eksekutif dalam realisasi penerimaan PAD dibandingkan dengan kabupaten pemekaran lainnya yang usianya sama.
Wahyudiannoor menunjuk contoh Kabupaten Gunung Mas, realisasi PAD-nya sudah mencapai 69% dari target Rp64 Miliar, atau sudah mencapai Rp44 Miliar.
Selanjut Kabupaten Murung Raya, PAD-nya sudah terealisasi 26% lebih dari target Rp73 Miliar, dengan pencapaian hampir Rp20 Miliar.
“Karena itu, kita berharap eksekutif agar meningkatkan kinerjanya. Sehingga PAD bisa meningkat, mengingat saat ini realisasinya jauh sekali dari yang ditargetkan,” ujarnya.
Dalam hal ini, lanjut Wahyudinnor, Bupati sebagai kepala eksekutif harus membangun strategi dan membuat terobosan. Juga jangan lupa koreksi, kenapa hal ini terjadi.
“Kita berharap ini menjadi perhatian serius, sehingga daerah kita tidak tertinggal dengan daerah-daerah yang lain, terutama dari daerah yang usia pemekarannya sama,” tegasnya.[]
