BATULICIN – Jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) mendengarkan arahan Presiden RI, Ir Joko Widodo, terkait penanganan inflasi di daerah, Senin (12/9/2022).
Pengarahan kepala negara tersebut diikuti secara daring di ruang DLR Kantor Bupati Tanbu oleh Kepala Dinas Perikanan Tanbu Dahliansyah, Kepala Dinas Perhubungan Tanbu M Marlan, serta Kabag Ekonomi Setda Tanbu Didi Ali Hamidi.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengakui bahwa kenaikan harga BBM akan memberikan pengaruh terhadap laju inflasi.
Karenanya, Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah ikut bekerjasama meredam kenaikan laju inflasi tahun ini.
Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah memperkirakan inflasi tahun ini akan bertambah 1,8%. Namun jika pemda ikut berpartisipasi dalam upaya meredamnya, diyakini inflasi tahun ini bisa di tahan di bawah 5%.
“Saya melihat dampak terhadap inflasi diperkirakan nanti akan tambah 1,8%, dan ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu, saya minta Gubernur, Bupati, Walikota, agar bersama pemerintah pusat kerja bersama-sama. Seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi covid. Saya yakin, insha Allah bisa kita lakukan. Sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5%,” terangnya dalam Pembahasan Pengendalian Inflasi dengan Seluruh Kepala Daerah Secara Hybrid.
Pemerintah pusat sendiri sudah membuat aturan bahwa sebesar 2% dari alokasi dana transfer umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) di daerah bisa digunakan untuk subsidi, dalam rangka meredam dampak kenaikan harga BBM.
“Ini 2% bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM. Bentuknya bisa bansos, terutama kepada rakyat yang sangat membutuhkan. Nelayan misalnya, yang menggunakan solar, bisa dibantu dengan mensubsidi mereka. Ojek misalnya ini juga menggunakan BBM, bisa dibantu dari subsidi ini,” terangnya.(win)
Editor : Almin Hatta
