Banjarmasin – Keberpihakan media pada kandidat tertentu dalam proses pemungutan suara adalah salah satu kekhawatiran masyarakat. Media dianggap harus menempati posisi yang tepat.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan kembali digelar pada bulan September mendatang. Kalimantan Selatan sendiri akan menggelar pemilihan gubernur dan tujuh pemilihan bupati dan walikota lainnya.
“Menghadapi suasana pilkada kita ingin sebenarnya ada ide-ide para kandidat keluar semua. Nah yang bisa mengalirkan adalah kawan-kawan media,” kata Muhammad Nuh pada seminar nasional dengan tajuk Media Berkualitas Untuk Pilkada Damai, di Hotel Golden Tulip, Jum’at (7/2/2020).
Dia juga mengingatkan kepada media untuk menjadi pendingin di tengah suasana demokrasi yang tak jarang panas.
“Dewan Pers berpesan kepada media berada di tengah-tengah, dan tidak boleh menempel di salah satu kandidat dan menolak kandidat lain,” ucap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Nuh berandai, suatu media memutuskan untuk menempel kepada salah satu kandidat akan kehilangan esensi media itu sendiri. Menurut Akademisi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya ini, tak jarang media justru menjadi corong politik bagi salah satu kandidat yang bertarung di pemilihan elektoral.
“Risikonya tinggi. Kalau melebihi batas kewajaran itu, yang tidak kita inginkan justru malah mengorbankan persaudaraan,” ujar Muhammad Nuh.
Ia memastikan Dewan pers tidak segan-segan akan memberikan peringatan keras kepada media jika melenceng dari kode etik jurnalistik.
“Pegang teguh prinsip-prinsip media, yang berbasis fakta dan data, jangan timbul fitnah kalau itu yang dijadikan pegangan Insya Allah berita-berita yang akan disajikan di ranah publik, sepanjang juga menggunakan prinsip objektifitas dan independ Insya Allah aman,” ucapnya lagi.
Stefanus Yonathan
