Editor: Almin Hatta
BANJARMASIN – Komisi IV DPRD Kalsel mengajukan tiga usulan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2021.
Pembahasan KUA-PPAS TA 2021 sendiri telah disepakati oleh Badan Anggaran DPRD Kalsel, Sabtu (22/8/2020). Rencananya, penandatanganan kesepakatan oleh Pimpinan DPRD dan Gubernur Kalsel akan dilaksanakan Senin (24/8/2020) mendatang.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin, mengungkapkan, tiga usulan yang diajukan pihaknya terkonsentrasi pada bidang pendidikan. “Beberapa masalah yang selama ini terus diperjuangkan dan juga permasalahan baru yang terjadi di tengah masyatakat, terutama yang terkait dengan dampak pandemi Covid-19, yang belum juga berkesudahan,” ujarnya.
Adapun usulan yang disampaikan Komisi IV DPRD Kalsel itu diantaranya adalah Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta, Dana Bantuan Operasional Pondok Pesantren, serta Dana Bantuan Hibah Panti Asuha Yatim Piatu.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, usulan tersebut juga merupakan sikap pihaknya dalam menanggapi turunnya indeks demokrasi di Kalsel yang disinyalir sebagai akibat dari turunnya anggaran pendidikan dan kesehatan.
Karena itulah, papar Lutfi, Komisi IV DPRD Kaslel meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk dapat memberikan perhatian khusus dengan meningkatkan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Dalam pembahasan KUA-PPAS ini, yang menjadi penekanan utama Komisi IV adalah pentingnya melakukan efisiensi. Baik menyangkut Anggaran Belanja Langsung maupun Tidak Langsung. Inilah yang harus diprioritaskan dalam menentukan program kegiatan, agar dapat menghasilkan peningkatan mutu pelayanan dan menghasilkan penambahan pendapatan asli daerah,” tegas Lutfi.[]
