Editor: Almin Hatta
KOTABARU – Tidak adanya bangunan fisik SMA di Desa Mulyoharjo, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), membuat masyarakat di sana harus melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke daerah lain. Bahkan ada yang memilih bersekolah ke provinsi tetangga, Kalimantan Timur (Kaltim).
Pilihan sekolah SMA ke Provinsi Kaltim itu karena jarak yang ditempuh relatif lebih dekat, yakni hanya sekitar 2 Km. Sedangkan kalau tetap di wilayah Kalsel, maka dari Desa Mulyoharjo menuju sekolah milik Pemerintah Provinsi Kalsel harus menempuh jarak kurang lebih 25 Km.
Kepala Desa Mulyoharjo, Rahmat, mengatakan, hampir 35 tahun di desanya tidak tersentuh sekolah tingkat atas atau SMA. Meski sempat ada SMA PGRI di daerah tersebut, tetapi dua tahun belakangan terpaksa tutup dikarenakan permasalahan administrasi.
“Ada empat desa sebenarnya yang belum bisa menikmati pendidikan tingkat atas di kabupaten ini. Hingga sekarang, rata-rata remaja di Desa Mulyoharjo masih banyak yang menimba ilmu ke Kaltim untuk tingkat SMA,” tuturnya kepada wartawan yang mengikuti kegiatan reses anggota Komisi II DPRD Kalsel, M Yani Helmi, di Balai Desa Pamukan Indah, Rabu (28/10) lalu.
Karenanya, Rahmat berharap ada sekolah yang lebih dekat daripada ke provinsi tetangga. Sehingga anak-anak di kawasan tersebut bisa menikmati pendidikan di banua sendiri.
“Idealnya, kami menginginkan ada dua SMA atau satu SMK, agar kebutuhan edukasi di Desa kami yang dekat dengan perbatasan bisa merasakan kesetaraan seperti yang ada di perkotaan,” ujarnya.
Tidak jauh berbeda dengan yang dipaparkan langsung oleh Kepala Desa Sekayu Baru, Lamsyah, yang menginginkan adanya fasilitas pembangunan fisik SMK di desanya. Dimana kebutuhan pendidikan jurusan khusus meliputi perkebunan dan pertanian bisa direalisasikan, agar dapat dinikmati masyarakat di wilayah tersebut.
“Memang jarak juga menjadi permasalahan, selain infrastruktur jalan yang tidak mendukung. Minimal juga ada SMK, karena mayoritas di sini banyak yang mengambil jenjang kejuruan. Bahkan, warga desa kami yang juga berbatasan dengan Kaltim rata-rata menimba ilmu dis ana daripada di Kabupaten Kotabaru sendiri,” katanya.
Menyikapi keinginan warga tersebut, anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengaku sangat terkejut dengan tidak adanya fasilitas pendidikan di wilayah ini. Meski mayoritas pendatang, akan tetapi kesetaraan untuk mencerdaskan bangsa harus menjadi prioritas utama.
“Yang pasti, saya malu dan hal ini akan segera menjadi catatan bagi Dinas Pendidikan untuk tingkat Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkapnya, usai melaksanakan reses di Desa Pamukan Indah dan Mulyoharjo, di Balai Desa Pamukan Indah.
Bahkan, Yani Helmi berencana memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan ke DPRD sesuai Komisi yang menaungi instansi tersebut, agar masalah dapat ditindaklanjuti.
“Pasti akan dipanggil dan fasilitas pendidikan di Desa Mulyoharjo untuk tingkat SMA harus ada, dan perlu diperjuangkan. Ini jadi catatan penting bagi kami. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, hanya untuk meningkatkan kesetaraan pendidikan di pelosok, dimana juga menjadi perhatian khusus,” tegasnya.
