Editor : Almin Hatta
JAKARTA – Di tengah pandemi Covid-19 yang kian menjadi, massa petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) dari 22 provinsi se-Indonesia menggelar pertemuan secara daring, dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) SPI Ke-23.
Untuk Kalimantan Selatan, acara disiarkan secara langsung dari Sekretariat Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Kalsel di Banjarbaru (08/07) melalui aplikasi zoom dan facebook. Ribuan petani SPI yang online turut mengikuti perayaan ini.
Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, acara HUT SPI Ke-23 sengaja dilaksanakan di malam hari untuk kembali mengingat sejarah berdirinya SPI.
“Tepat 23 tahun yang lalu, 8 Juli 1998, SPI dideklarasikan di malam hari, di Kampung Dolok Maraja, Desa Lobu Ropa, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kelahiran SPI adalah hasil dari perjalanan panjang perjuangan petani Indonesia demi memperoleh kebebasan untuk menyuarakan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi, guna memperjuangkan hak-haknya yang telah ditindas dan dihisap, yang menyebabkan kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan,” katanya, Kamis (08/07).
Henry melanjutkan, memasuki usia Ke-23 di tahun 2021 ini, perjuangan SPI dihadapkan pada tantangan merebaknya pandemi Covid-19.
Sejak ditetapkan statusnya sebagai pandemi pada awal tahun 2020 lalu, papar Henry, Covid-19 belum dapat teratasi sampai saat ini. Bahkan di beberapa negara di dunia, termasuk di Indonesia, situasi bahkan disebut-sebut semakin genting dan harus diperhatikan secara seksama. Ancaman terjadinya krisis kesehatan semakin nyata. FAO bahkan memperkirakan apabila situasi terus memburuk, maka dapat memicu krisis lainnya, termasuk juga krisis pangan.
“Situasi ini pada dasarnya harus menempatkan petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan sebagai sentral. Hal ini mengingat di tengah situasi yang mengharuskan aktivitas dan mobilitas sosial menjadi sangat terbatas, upaya membangun kedaulatan di tingkat lokal dan nasional menjadi sangat penting,” katanya.
“Oleh karena itu, ide mengenai kedaulatan pangan menjadi relevan, karena menjamin hak setiap bangsa dan rakyat untuk menentukan pangannya secara mandiri, meliputi alat dan sistem produksi serta pemasaran di bidang pertanian, peternakan dan perikanan untuk menghasilkan pangan tanpa tergantung dari kekuatan pasar internasional,” sambungnya.
Henry mengemukakan, pada dasarnya ini sudah tercantum dalam misi dari pemerintahan Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin yang tetap berupaya mengimplementasikan program kerja sebelumnya mengenai TRISAKTI (berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkarakter di bidang kebudayaan) dimana, kedaulatan pangan menjadi haluan utama dalam visi Indonesia Maju.
“Namun di lapangan kenyataannya berbeda. Pelaksanaan dari reforma agraria maupun kedaulatan pangan masih mengalami hambatan kendati telah menjadi agenda negara. Terkait reforma agraria, situasi pandemi Covid-19 nyatanya tidak mengurangi ancaman terhadap petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan di Indonesia. Berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia nyatanya semakin mendorong penetrasi kapital dan kekuatan korporasi dalam berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya petani,” paparnya.
“Laporan dari anggota SPI di berbagai wilayah menyebutkan intimidasi dari berbagai perusahaan di atas tanah konflik agraria masih terus terjadi. Bahkan mengarah pada diskriminasi hukum dan kriminalisasi kepada petani,” lanjutnya.
Henry melanjutkan, di bidang kebijakan, reforma agraria melalui redistribusi tanah kepada petani juga berjalan sangat lambat, yang menjadikan penyelesaian konflik agraria tidak berujung. Hal ini semakin dipersulit dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, dengan metode Omnibus Law, justru mengeluarkan berbagai kebijakan yang berkontradiksi dengan pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan di Indonesia.
“Sementara itu terkait upaya mewujudkan kedaulatan pangan, pemerintah Indonesia nyatanya belum menunjukkan keberpihakannya terhadap petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan sebagai produsen pangan utama di negara ini. Kebijakan pemerintah justru sangat pro terhadap korporasi pangan,” tegasnya.
“Ini dapat dilihat dari sederet kebijakan seperti pemberian subsidi bagi para korporasi pangan, melalui kebijakan bantuan pangan selama pandemi sampai dengan penyediaan pangan melalui food estate. Kebijakan pemerintah ini justru akan melanggengkan penyebab utama krisis pangan (sama seperti krisis pangan yang terjadi tahun 2008 silam) dimana adalah alat produksi pertanian, mata rantai perdagangan dan aturan-aturan perdagangan tidak dikuasai dan diurus langsung oleh petani sebagai produsen, dan juga konsumen, melainkan diserahkan pada korporasi,” paparnya.
Henry menambahkan, pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23, SPI mengusung tema “Gelorakan Perjuangan Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan dengan Menggalang Persatuan Nasional untuk Merebut Kedaulatan Rakyat Menuju Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Tema ini menegaskan, perjuangan reforma agraria dan kedaulatan pangan, merupakan solusi, tidak hanya bagi petani tetapi bagi seluruh rakyat di dunia, mengingat ancaman krisis pangan maupun ekonomi yang membayang-bayangi di tengah pandemi Covid-19. Perjuangan-perjuangan tersebut tentunya dapat tercapai apabila petani, dan elemen-elemen rakyat lainnya terorganisir dan terkonsolidasi dengan baik.
Henry juga menambahkan, di usianya yang ke-23, SPI telah menjadi organisasi massa petani terbesar di Indonesia yang telah menelurkan beragam kebijakan yang pro petani kecil, baik di tingkat nasional hingga internasional.
“Kita tentu masih ingat tiga tahun lalu, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan (United Nations Declaration on the Rights of Peasant and Other People Working in Rural Areas – UNDROP) telah disahkan di PBB. Ini adalah hasil jerih payah kita semua. Ini tentu menjadi instrumen untuk menegakkan hak asasi petani,” tutupnya.
Kegiatan perayaan HUT ke-23 SPI ini sedianya akan diselenggarakan selama 2 pekan, terhitung dari 8 Juli 2021 sampai dengan 23 Juli 2021.
Dwi Putra Kurniawan Ketua Wilayah SPI Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa Kalsel ditunjuk sebagai tuan rumah puncak peringatan milad ke 23 SPI merupakan sebuah kehormatan dan kembanggaan bagi para petani di Kalimantan, bahkan perwakilan petani dari Kaltara dan Kaltim juga turut hadir di zoom online tsb.
Permasalahn petani di Borneo juga tidak sedikit, mulai dari konflik agraria, pencemaran bahkan sampai bencana ekologi juga menerpa para petani terutama di Kalimantan Selatan, belum lagi petani juga harus kembali berjuang menghadapi berbagai kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang tidak pro terhadap kaum tani maupun masyarakat pedesaan, contoh peran dan tanggungjawab negara lewat pemerintah sesuai UU No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani sering diabaikan dan tidak diterapkan dalam praktek-praktek kita bernegara.
Sehingga harapan dan mimpi-mimpi petani dan keluarga petani hidup dalam kesejahteraan pun jauh api dari panggang. Di hari milad ke 23 tahun ini merupakan tonggak sejarah bagi para petani di pulau Kalimantan, karena kita rencana punya hajat besar selanjutnya yaitu rapat akbar perwakilan petani se Kalimantan yang akan diselenggarakan di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.
Semoga hambatan dari pandemi covid 19 ini segera berakhir agar kegiatan-kegiatan kami tersebut bisa segera terselenggara mengingat kepentingan petani Kalimantan dengan adanya pemindahan Ibukota Negara yang baru di Kalimantan Timur tentu akan menjadi tantangan baru bagi kaum petani.
Konsolidasi dan persatuan petani-petani di seluruh Kalimantan akan menjadi penting bagi organisasi Serikat Petani Indonesia untuk bersama-sama berjuang meraih kedaulatan petani. Di Banjarbaru pada acara puncak peringatan milad ke 23 SPI juga turut dihadiri oleh Ketua BEM Fakultas Pertanian ULM sdr Andri dan Ketua BEM Fakultas Pertanian Uniska sdr Fahrul dan tentunya pengurus GEMA Petani Indonesia Kalimantan Selatan.[]
