Editor : Almin Hatta
BANJARMASIN – Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen (KPK-APP) Kalsel yang dinahkodai Aliansyah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera tangkap direktur perusahaan penyedia barang/jasa yang mengerjakan proyek di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).
Tuntutan ini digaungkan Aliansyah bersama massa KPK-APP di Banjarmasin, Kamis (18/11).
“Kita minta KPK dalam OTT di HSU maupun HST, agar mengusut tuntas tersangka utama dan kontraktor yang terlibat. Kan yang mengerjakan proyek pemerintah itu kontraktornya itu-itu saja,” ucapnya.
Menurut Ali, adanya pelaksana pengerjaan proyek pemerintah yang menggunakan penyedia jasa yang hanya itu-itu saja tersebut termasuk penyelewengan kekuasaan.
“Jadi kami minta KPK menangkap juga kontraktor yang memberikan uang/suap kepada kepala dinas. Mereka juga tersangka,” tegasnya.
Ali menegaskan, adanya ‘tanda terima kasih’ atau fee sebesar 10-15% merupakan salah satu kejanggalan dalam suatu pengerjaan proyek pemerintah.
“Pasti itu ada fee proyek 10-15%,” ujarnya.
KPK-AAP, lanjut Ali, sekali lagi menegaskan dan meminta KPK untuk segera menangkap para kontraktor yang terlibat dalam pemberian suap kepada stakeholder terkait di Kabupaten HSU.
“Segera tangkap kontraktornya juga. Jangan hanya kepada dinasnya yang ditangkap,” tandas Ali.[]
