BATULICIN – Pertemuan antara Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) Dr H Ambo Sakka dengan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) beberapa waktu lalu, menghasilan beberapa opsi tentang nasib pegawai honorer di Kabupaten Tanbu.
Menurut Sekda Ambo Sakka, pokok penting dalam pertemuan itu dituangkan dalam 3 Opsi yang ditawarkan Menpan RB, Azwar Anas.
Pertama: Memberhentikan semua tenaga honorer.
“Namun ini kelihatannya tidak mungkin, mengingat kepala daerah dan masyarakat menolak hal tersebut,” katanya.
Kedua: Mengangkat semua tenaga honorer melalui P3K.
“Namun hal ini dinilai akan memberatkan pemerintah dari segi anggaran,” ujarnya.
Ketiga: Mengangkat para honorer secara bertahap, sesuai skala prioritas.
“Sesuai perkembangan terakhir, maka yang paling memungkinkan adalah Opsi Ketiga. Yaitu mengangkat dengan skala prioritas dalam kurun waktu tertentu. Opsi ini nampaknya akan disepakati,” tutur Ambo Sakka, usai senam pagi Jum’at (20/10/2022) di halaman Kantor Bupati Tanbu.
Meski demikian, papar Ambo Sakka, Bupati Tanbu Zairullah Azhar pernah meminta kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Tanbu agar pilihan ini dijaga serius, mengingat Opsi Ketiga itu adalah untuk honorer yang masuk pendataan non ASN yang sudah dikirim ke BKN.
“Ini artinya, setelah angka yang di-input kemarin, maka dianggap sudah tidak ada tambahan lagi,” ucapnya.
Dalam pertemuan itu, lanjut Ambo Sakka, Kemenpan juga memaparkan data secara lengkap, bahwa sebenarnya kondisi jumlah PNS di Indonesia dianggap sudah lebih dari target capaian kinerja.
“Mudahan P3K dan CPNS itu adalah putra daerah sendiri, namun ini akan kembali pada kualitasnya,” tegasnya.
“Mudahan pula persoalan ini ada titik temu dan kesimpulan, demi untuk kebaikan kita semua. Dan yang penting saat ini kita jaga integritas, bekerja dengan baik,” imbuhnya.(win)
Editor : Almin Hatta
