BANJARMASIN – Peningkatan pengelolaan aset daerah menjadi catatan bagi Pansus I DPRD Kalsel untuk capaian kinerja Inspektorat dan Biro Organisasi Provinsi.
Hal itu diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat antara Pansus I DPRD Kalsel bersama mitra kerjanya tersebut, Senin (1/4) siang di Sekretariat DPRD Kalsel, Banjarmasin.
“Peningkatan pengelolaan aset daerah yang perlu dirapikan lagi catatan laporannya,” ungkap Ketua Pansus I Rachmah Norlias.
Dijelaskannya, pihaknya tetap memberikan evaluasi meskipun Pemprov Kalsel telah mendapatkan 10 kali berturut-turut Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Ini berkat kolaborasi dan sinergi yang baik dari jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk BPK yang terus memberikan arahan agar kualitas laporan keuangan semakin lebih baik,” ujar Rachmah.
Amah juga mengatakan, nilai Monitoring center for prevention (MCP) dari KPK RI mendapatkan nilai yang cukup baik. Hanya saja ada beberapa hal yang kurang optimal dari aspek SDM.
“Kita di angka 84 persen ya, cukup bagus. Untuk jabatan Fungsional yang belum terisi, semoga ditahun 2024 ini bisa terisi. Sehingga bisa mencapai 90 persen,” ucapnya.
Selain itu, ia juga mengapresiasi Biro Orgasnisasi yang juga mendapatkan beberapa penghargaan nasional dari capaian kinerjanya. Ia berharap, Peningkatan kapabilitas SDM di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan langkah penting dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan pemerintahan sehingga dapat terpenuhinya capaian kinerja yang sudah ditetapkan.[]
