BANJARMASIN – Sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) yang mencapai Rp 1,5 triliun lebih, menjadi catatan bagi DPRD Kalsel untuk capaian pelaksanaan kinerja keuangan Pemprov Kalsel tahun 2023.
Hal tersebut secara khusus disampaikan juru bicara Fraksi PKS Fahruri dalam rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi atas Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran (LPPA) tahun 2023, Senin (3/6) di Banjarmasin.
PKS meminta Pemprov Kalsel tak berpuas diri meski opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih untuk yang ke-11 kalinya. Tingkat pengangguran hingga pembenahan ruas-ruas jalan di pedesaan masih dinilai masih menjadi PR, termasuk optimalisasi dana silpa untuk pembangunan.
“Ke depan harus lebih baik lagi,” ucap Fahruri.
Hal senada juga diungkapkan PDI-P melalui juru bicaranya, Fahrani. Dana silpa disarankan menguatkan sektor pertanian.
Gubernur Kalsel yang diwakili Sekdaprov Roy Rizali Anwar pun menyampaikan tanggapan atas pandangan tersebut. Pihaknya mengapresiasi upaya fraksi-fraksi dewan atas raihan opini WTP.
“Semua hasil yang ada tak mungkin dapat diperoleh tanpa kerja sama semua pihak yang terlibat, baik eksekutif maupun legislatif,” ujarnya.
Dijelaskan, LPPA 2023 realisasi Pendapatan daerah Rp 9,877 triliun lebih atau 103,30 persen dari yang dianggarkan Rp 9,12 triliun lebih.
Realisasi Belanja daerah 2023 Rp6,994 triliun lebih atau 89,68 persen dari yang dianggarkan Rp 7,80 triliun lebih atau surplus Rp 641 miliar lebih.
Adapun terkait nilai Silpa sebesar Rp 1,5 triliun lebih, dikarenakan adanya informasi terkait bagi hasil dari pemerintah pusat baru diperoleh setelah usai pembahasan anggaran baru. Kemudian adanya efisiensi belanja dan pembatalan program kegiatan yang belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan waktu.[]
