KOTABARU – Di tengah hembusan angin laut dan riuh ombak kecil di pesisir Kotabaru Kepulauan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Alpiya Rahman menutup rangkaian Reses Masa Sidang III Tahun 2025, Rabu (8/10).
Pertemuan yang digelar di Daerah Pemilihan (Dapil) Kalsel VI itu menjadi titik ke-16 sekaligus penutup dari safari reses Alpiya di wilayah Kotabaru Daratan dan Kepulauan.
“Bismillaah, Alhamdulillah, hari ini kami melaksanakan reses titik ke-16 yang merupakan titik terakhir di masa sidang ini,” ujar Alpiya membuka pertemuan dengan warga.
Dalam suasana hangat dan terbuka, berbagai aspirasi kembali mengemuka. Salah satu yang paling kuat disuarakan masyarakat adalah harapan atas pemekaran Kabupaten Kambatang Lima, isu yang tak kunjung padam di wilayah ini.
Menurut Alpiya, meski pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah, semangat perjuangan tidak boleh padam.
“Kami di DPRD Kalsel, khususnya melalui Komisi I, sudah membahas hal ini dan memberikan dukungan penuh. Walaupun ada moratorium, perjuangan untuk Kambatang Lima harus terus berjalan,” tegasnya.
Selain persoalan pemekaran, masyarakat juga menyampaikan sejumlah aspirasi penting: mulai dari peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, pemasangan penerangan jalan umum (PJU) di titik rawan kecelakaan, penanganan abrasi pantai, hingga perbaikan rumah ibadah dan bantuan bagi nelayan pesisir.
Kelompok nelayan di Kotabaru Kepulauan berharap adanya dukungan lebih besar dari pemerintah provinsi, terutama untuk menghadapi dampak abrasi dan kesulitan akses terhadap bantuan perikanan.
“Beberapa wilayah di Kotabaru, baik daratan maupun kepulauan, memang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah provinsi. Jalan, penerangan, fasilitas ibadah, hingga abrasi pantai adalah masalah yang nyata di lapangan,” jelas Alpiya.
Politisi muda Partai Gerindra ini juga mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam menyampaikan masukan selama pelaksanaan reses. Menurutnya, partisipasi aktif warga menjadi bukti kuat bahwa masyarakat Kotabaru memiliki kepedulian tinggi terhadap pembangunan daerah.
“Semua aspirasi akan kami tampung dan tindak lanjuti sesuai kewenangan lembaga. Mana yang menjadi ranah DPRD Kabupaten Kotabaru, mana yang menjadi ranah DPRD Provinsi Kalsel, akan kami koordinasikan,” ujarnya.
Bagi Alpiya, reses bukan sekadar agenda rutin, melainkan wujud nyata tanggung jawab wakil rakyat untuk turun langsung, mendengar, dan memastikan bahwa kebijakan publik lahir dari kebutuhan masyarakat, bukan dari meja rapat semata.
“Harapan kami, hasil dari reses ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Karena bagi kami, bekerja untuk rakyat bukan slogan, tetapi amanah,” tutupnya.[]
