KOTABARU – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Alpiya Rahman, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan Kalimantan Selatan–Kalimantan Timur. Hal itu disampaikannya saat menggelar reses masa sidang ke-3 Tahun 2025 di Desa Sengayam, Kecamatan Pamukan Barat, dan Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Barat, pada Selasa (7/10/2025).
“Reses bukan sekadar formalitas, tapi ruang nyata mendengar suara rakyat. Apalagi di wilayah perbatasan seperti ini, setiap aspirasi adalah napas pembangunan,” ujar Alpiya di hadapan warga.
Dalam dialog tersebut, masyarakat menyampaikan beragam kebutuhan mendesak. Salah satunya perbaikan jembatan di jalur nasional yang kerap terendam banjir akibat buruknya sirkulasi air. Alpiya menilai hal itu harus segera mendapat perhatian pemerintah.
“Cukup satu hari hujan, air sudah menggenang dan memutus akses warga. Ini bukan persoalan kecil,” tegasnya.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, masyarakat Pamukan Barat juga mengusulkan bantuan bibit perkebunan, mesin pencacah rumput bagi peternak, serta pupuk bersubsidi untuk meningkatkan produktivitas. “Wilayah ini tumbuh dari sektor perkebunan dan peternakan, jadi kebutuhan dasar masyarakat harus didukung dengan sarana yang memadai,” tambahnya.
Dari Desa Bungkukan, warga menyoroti pentingnya penerangan jalan umum (PJU) dan zona selamat sekolah (ZoSS) untuk menjaga keselamatan pelajar di kawasan padat sekolah. Mereka juga berharap adanya pengadaan armada angkut sampah, peralatan olahraga, serta peningkatan layanan kesehatan.
Isu besar lainnya adalah pemekaran Kabupaten Kambatang Lima yang kembali mencuat dalam forum reses. Alpiya menyampaikan bahwa DPRD Kalsel, khususnya Komisi I, telah menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi tersebut.
“Walau masih ada moratorium dari pemerintah pusat, semangat memperjuangkan Kambatang Lima tidak boleh padam,” ujarnya tegas.
Alpiya Rahman menutup kegiatan reses dengan memastikan seluruh aspirasi akan dibawa ke tingkat pembahasan provinsi. “Kami ingin masyarakat perbatasan tidak lagi merasa jauh dari pusat pembangunan. Suara Pamukan dan Bungkukan harus didengar,” pungkasnya.[]
