AMUNTAI – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Kartoyo, S.M., menutup kegiatan reses masa sidang ke-3 Tahun 2025 di Desa Sungai Paring, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada Rabu (8/10/2025). Dalam kesempatan itu, ia mendengarkan langsung berbagai aspirasi masyarakat yang umumnya terkait perbaikan infrastruktur jalan, penerangan umum, dan penanganan genangan akibat sistem irigasi.
Dalam dialog bersama warga, Kartoyo menuturkan bahwa masyarakat mengusulkan perbaikan jalan provinsi yang menghubungkan Sungai Kupang – Singakarsa – Simpang Tiga Kompi, termasuk perbaikan jembatan di jalur tersebut.
“Masyarakat meminta agar ruas jalan itu mendapat perhatian, karena merupakan akses penting antarwilayah dan menjadi jalur utama aktivitas ekonomi warga,” ujarnya.
Selain infrastruktur jalan, warga juga menyampaikan perlunya penambahan lampu penerangan dan rambu-rambu lalu lintas di jalur Hulu Sungai Selatan menuju Margasari. Kondisi minim penerangan disebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas, terutama pada malam hari.
“Kepala Desa Sungai Paring juga menyampaikan perlunya lampu jalan dan rambu-rambu, karena sudah beberapa kali terjadi kecelakaan di sana,” tutur Kartoyo.
Masalah lain yang mendapat perhatian serius ialah genangan air di kawasan belakang RT 3 Desa Sungai Paring. Area seluas sekitar 200 hektare yang dulunya digunakan warga untuk berkebun kini terendam akibat luapan air dari ujung Irigasi Amandit.
“Air dari ujung irigasi Amandit meluap ke wilayah Desa Sungai Paring. Lahan warga di belakang RT 3 tenggelam, jadi tidak bisa digarap lagi. Kami berharap ada solusi dari pihak Balai Wilayah Sungai (BWS), dan mudah-mudahan juga bisa diusahakan oleh Pak Gubernur,” ujarnya.
Menutup kegiatan, H. Kartoyo menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti dalam pembahasan resmi di DPRD Kalsel.
“Semua masukan ini akan kami dorong ke rapat dengar pendapat dengan pihak BWS terkait irigasi dan BPJN terkait perbaikan jalan. Aspirasi warga tidak akan berhenti di sini,” tegasnya.
Melalui kegiatan reses ini, ia berharap setiap permasalahan yang disampaikan masyarakat dapat segera mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga pembangunan di daerah berjalan merata dan berkelanjutan.
“Reses adalah ruang bagi rakyat untuk berbicara, dan bagi kami untuk mendengar. Suara warga menjadi arah bagi kebijakan yang berpihak pada kebutuhan nyata di lapangan,” pungkas Kartoyo.[]
