Tamiang Layang – DPRD Kabupaten Barito Timur menyoroti keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang saat ini masih berada di kisaran Rp900 miliar. Kondisi tersebut dinilai perlu diimbangi dengan upaya serius pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Barito Timur, Nur Sulistio, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2027 di Aula Baplitbangda, Selasa (10/3/2026).
Menurutnya, dengan nilai APBD yang masih terbatas, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan daerah agar pembangunan dapat berjalan maksimal.
“APBD Kabupaten Barito Timur saat ini masih di kisaran Rp900 miliar. Sementara porsi belanja yang langsung menyentuh pembangunan masyarakat masih relatif kecil,” ujar Nur Sulistio.
Ia menegaskan Musrenbang menjadi forum penting untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten agar program yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain itu, DPRD juga mendorong agar investasi yang masuk ke daerah dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan.
Menurutnya, investasi tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Di sisi lain, Nur Sulistio menilai pemerintah daerah perlu lebih serius menggali potensi PAD sebagai langkah memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Salah satu sektor yang dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah sektor pelabuhan. Jika dikelola secara optimal, sektor tersebut dinilai dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi daerah sekaligus menambah pendapatan daerah.
Ia juga berharap pemerintah provinsi dapat terus mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Barito Timur, khususnya peningkatan ruas jalan provinsi yang dinilai penting untuk menunjang konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.[]
