BANJARMASIN – Panitia Khusus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan merampungkan penyusunan rekomendasi dalam rapat finalisasi di Gedung DPRD Kalsel, Kamis (1/10/2026). Rapat dipimpin Ketua Pansus H. M. Syaripuddin dan dihadiri unsur Polda Kalsel, Kejati Kalsel, Korem 101/Antasari, serta Satgas BBM.
Syaripuddin yang akrab disapa Bang Dhin menjelaskan, rapat ini merupakan agenda terakhir pansus sebelum rekomendasi dibawa ke rapat paripurna. Sejumlah poin utama masuk dalam dokumen rekomendasi: integrasi data antarinstansi, deteksi transaksi tidak wajar, audit terhadap SPBU, optimalisasi pemanfaatan CCTV, verifikasi data penerima, serta penguatan sanksi terhadap pelanggaran.
“Beberapa poin utama yang menjadi perhatian pansus antara lain integrasi data antarinstansi, deteksi transaksi tidak wajar, audit terhadap SPBU, optimalisasi pemanfaatan CCTV, verifikasi data, serta penguatan sanksi terhadap pelanggaran yang ditemukan,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Ia berharap rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh Satgas Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi bentukan Pemprov Kalsel agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran.
Hasil kerja pansus selanjutnya akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel sesuai mekanisme yang berlaku sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.[]
