BANJARMASIN — Komisi II DPRD Kalimantan Selatan mendorong Dinas Pariwisata tetap menjalankan program prioritas dan mencari sumber pendapatan baru di tengah penyesuaian anggaran daerah untuk 2027.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengatakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), termasuk Dinas Pariwisata, mengalami penurunan alokasi anggaran.
Hal itu dibahas dalam rapat lanjutan penyusunan anggaran 2027 bersama Dinas Pariwisata, Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalsel, Bappeda, dan BPKAD, Selasa (6/10/2026).
Politikus yang akrab disapa Paman Yani itu menegaskan, penyesuaian anggaran harus diikuti penentuan skala prioritas agar program yang berdampak langsung bagi masyarakat tetap berjalan.
“Kita harus tetap optimistis. Program-program prioritas yang memberikan manfaat bagi masyarakat harus tetap menjadi perhatian bersama. Nanti akan kita perjuangkan kembali dalam pembahasan berikutnya agar kebutuhan yang memang penting dapat terakomodasi,” ujarnya.
Selain menjaga keberlanjutan program, Komisi II mendorong Dinas Pariwisata mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Salah satu upaya yang disarankan ialah membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku. Skema tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset dan potensi pariwisata sehingga memberi kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Yani menilai koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemangku kepentingan diperlukan agar program pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal terbatas.
Komisi II akan melanjutkan pembahasan anggaran untuk memperjuangkan kebutuhan program yang dinilai penting bagi masyarakat dan pembangunan Kalimantan Selatan.[]
