BANJARMASIN — Komisi I DPRD Kalimantan Selatan menargetkan seluruh wilayah yang masih mengalami blank spot jaringan telekomunikasi dapat terjangkau sinyal pada 2027. Saat ini, sekitar 6 persen wilayah Kalsel dilaporkan masih belum terjangkau jaringan komunikasi.
Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam rapat pendalaman rencana kerja 2027 bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel di Gedung DPRD Kalsel, Selasa (6/10/2026).
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H. Rais Ruhayat, mengatakan penanganan blank spot harus menjadi salah satu prioritas program Diskominfo pada tahun anggaran mendatang.
“Fokus kami ada pada titik-titik blank spot jaringan. Ternyata Provinsi Kalimantan Selatan masih ada titik blank spot sekitar 6 persen. Fokus kita bagaimana caranya ini menjadi program prioritas, sehingga di 2027 nanti kita bisa mengurangi, bahkan target kita adalah nol titik blank spot,” ujar Rais.
Menurutnya, pemerataan jaringan telekomunikasi menjadi pekerjaan bersama antara DPRD dan Diskominfo. Dewan akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan upaya perluasan akses komunikasi berjalan sesuai target.
Namun, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Rais mengatakan Komisi I akan mengawal kebutuhan anggaran Diskominfo dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel.
“Tugas dewan untuk membantu terkait anggarannya, agar bisa berdiskusi dengan TAPD ketika di Banggar nanti, supaya bisa memprioritaskan anggaran untuk Diskominfo,” katanya.
Komisi I berharap dukungan anggaran yang memadai dapat mempercepat penanganan wilayah tanpa sinyal, sehingga masyarakat di seluruh Kalimantan Selatan memiliki akses jaringan komunikasi yang lebih merata.[]
