JAKARTA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat langkah-langkah pengentasan kemiskinan di daerah. Sebagai bentuk keseriusan itu, rombongan Komisi III melakukan kunjungan kerja ke Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Achmad Maulana, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, bersama jajaran anggota komisi. Mereka diterima langsung oleh Tenaga Ahli Utama BP Taskin beserta tim pendamping, dalam suasana diskusi yang hangat dan produktif.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis antara DPRD Kalsel dan BP Taskin untuk menyelaraskan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah dengan kebijakan nasional, serta mencari pola sinergi yang dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan di Banua.
“Kami ingin memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah benar-benar sejalan dengan strategi nasional, agar hasilnya lebih terukur dan berkelanjutan,” ujar Achmad Maulana.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas sejumlah isu krusial, mulai dari sinkronisasi program pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat miskin, hingga penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang diharapkan selaras dengan arah pembangunan nasional.
Dina, Tenaga Ahli Madya BP Taskin, menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan dan efisiensi anggaran daerah agar tepat sasaran.
“BP Taskin mendorong agar setiap daerah mengarahkan alokasi anggarannya secara strategis untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Kami siap mendampingi daerah, termasuk Kalimantan Selatan, dalam penyusunan kebijakan dan strategi implementasinya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa BP Taskin telah menyusun Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan Nasional, yang dapat dijadikan rujukan daerah dalam menyusun RPKD secara komprehensif.
Achmad Maulana mengapresiasi penjelasan dan keterbukaan pihak BP Taskin. Ia menilai, kehadiran lembaga tersebut sangat penting dalam membuka akses dan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan pusat.
“Kami memahami BP Taskin memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan kebijakan dan mempercepat akses kebutuhan provinsi maupun kabupaten/kota ke pemerintah pusat. Hal ini sangat relevan bagi kami di daerah,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, Achmad Maulana menyebut Komisi III DPRD Kalsel akan mendorong rapat koordinasi daerah melalui Bappeda, dengan menghadirkan BP Taskin serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Kami ingin memastikan kebijakan ini tidak berhenti di tataran wacana, tapi berlanjut menjadi gerakan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Kunjungan kerja ini menjadi bukti nyata komitmen DPRD Kalsel untuk mengawal kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin, serta memperkuat sinergi antar-lembaga agar program pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan berjalan lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan.[]
