Editor : Almin Hatta
BANJARMASIN – Sesuai keputusan Presiden RI, Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua tetap dilaksanakan di tahun 2021 ini. Tepatnya pada 2 hingga 15 Oktober mendatang, kendati sebelumnya sempat dikabarkan adanya permohonan pengunduran waktu pelaksanaan dari PB PON dan Gubernur Papua.
“Keputusan ini sudah kita terima dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), berdasarkan hasil rapat terbatas persiapan penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI pada Senin, 15 Maret 2021, di Istana Merdeka, Jakarta,” jelas Kepala Dispora Kalsel, Drs H Hermansyah, Jum’at (19/3/2021).
Dalam rapat tersebut, papar Hermansyah, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk merencanakan dengan detail terkait penyelenggaraan PON XX, dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI yang akan diselenggarakan di Provinsi Papua.
Perencaan tersebut dimaksudkan meliputi beberapa aspek. Yakni aspek keamanan dan keselamatan atlet serta perangkat penyelenggara yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
“Kalau sebelumnya dikabarkan bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe meminta dimundurkan, namun hasil keputusan terakhir Papua menyatakan siap. Maka dari itu pelaksanaan PON XX telah onskedul,” jelasnya.
Disebutkannya, pemerintah akan segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk memastikan bahwa PON XX dan Peparnas XVI (yang akan digelar setelah PON) akan dapat berjalan dengan lancar dan aman bagi para atlet, penyelenggara, dan masyarakat setempat.
“Salah satu yang akan dipersiapkan adalah vaksinasi bagi keseluruhan kontingen atlet dan perangkat penyelenggara dari seluruh provinsi,” ucapnya.
Mengingat perjalanan kegiatan vaksinasi telah dimulai sejak 13 Januari 2021 lalu, pemerintah optimistis bahwa program vaksinasi bagi keikutsertaan dalam PON dan Peparnas tersebut akan berlangsung lancar.
“Kemenpora katanya akan meningkatkan aspek pencegahan terhadap penyebaran Covid-19, dengan berkaca pada penyelenggaraan Olimpiade Tokyo yang akan digelar pada 23 Juli hingga 8 Agustus 2021 yang juga sempat ditunda,” ujarnya.
Protokol kesehatan (prokes) tentu menjadi bagian penting karena harus dilakukan dengan disiplin. Untuk itu Kalsel pun akan melaksanakan hal yang sama, sesuai yang ditetapkan dalam rapat tersebut.[]
