BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalsel menyampaikan rancangan Kebijakan UMUM Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2022 kepada DPRD Kalsel.
Penyerahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel Kamis (4/8).
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor berharap kedua belah pihak akan menyepakati rancangan tersebut.
Diungkapkannya, kesepakatan tersebut harus dilandasi gagasan yang sama, yaitu menempatkan perubahan APBD 2022 sebagai lokomotif yang mempercepat langkah dalam mewujudkan Kalsel maju sebagai gerbang IKN.
“Kita membutuhkan langkah-langkah yang terarah dan terukur,” ujarnya.
Disebutkan, struktur/postur perubahan APBD yang tertuang dalam rancangan KUPA dan PPAS Tahun Anggaran 2022, yakni Pendapatan Daerah dianggarkan dengan proyeksi sebesar Rp7.518.805.232.337 atau bertambah sebesar Rp1.239.966.300.377 dari pagu murni 2022 sebesar Rp6.278.838.931.960. Kemudian Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp7.789.942.361.192 atau bertambah sebesar Rp1.546.103.429.232 dari pagu murni 2022 sebesar Rp6.243.838.931.960.
Sementara pada posisi penerimaan pembiayaan, yaitu pada jenis Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, dianggarkan sebesar Rp424.812.527.050 bertambah sebesar Rp374.812.527.050 dari pagu murni 2022 sebesar Rp50.000.000.000, kemudian Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp153.675.398.195 bertambah sebesar Rp68.675.398.195 dari pagu murni 2022 sebesar Rp85.000.000.000 dan pengeluaran pembiayaan tersebut digunakan untuk penyertaan modal pada BUMD dan pembentukan Dana Cadangan untuk persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kalsel Supian HK.
