BANJARMASIN – Komisi III DPRD Kalsel menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalsel. Rapat ini membahas beberapa program prioritas Pemrov Kalsel, salah satunya pembuatan Jembatan Pulau Laut, Senin (4/9) siang.
Menurut Ketua Komisi III DPRD Kalsel Sahrujani, PUPR Kalsel telah telah menyampaikan 11 program prioritas, salah satunya Jembatan Pulau laut. Program tersebut hingga saat ini belum ada persetujuan dari pusat.
“Terkait pulau laut, di perencanaan tahun 2023 APBD belum masuk karena harus ada lampu hijau dari Kementerian PUPR,” ucap politisi Partai Golkar itu.
Sahrujani juga mengungkapkan, keberadaan Jembatan Selat Pulau laut nantinya bukan cuma sekadar menghubungkan Pulau Laut yang menjadi tempat ibukota Kotabaru, melainkan pula bisa membuka keterisolasian serta memajukan perekonomian di wilayah pesisir dan timur Kalsel.
Dia juga mengatakan, PUPR segera menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan pusat guna percepatan program prioritas itu.
“Hari ini PUPR segera bertolak ke Jakarta untuk membicarakan Jembatan Pulau Laut tersebut, dan semoga ada hasilnya,” ucap Sahrujani.
Sebagaimana diketahui, pembangunan Jembatan Pulau Laut yang bentang utamanya sekitar 700 meter mulai dilaksanakan sejak periode pertama Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin (2005 – 2010) dan meletakkan tiang pancang di Pulau Laut Kotabaru dan Batulicin ibukota Kabupaten Tanah Bumbu.[]
