BANJARMASIN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan menggelar aksi damai bertajuk Aksi Indonesia (C)Emas di depan Kantor DPRD Kalsel, Jumat (1/8/2025) sore.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, bersama sejumlah anggota dewan lainnya turun langsung menemui massa aksi. Dialog terbuka pun berlangsung di area Jalan Lambung Mangkurat.
Dalam aksinya, aliansi mahasiswa menyampaikan tujuh poin tuntutan, di antaranya:
-
Menolak revisi RKUHAP yang dinilai berpotensi melemahkan prinsip keadilan.
-
Menolak kebijakan transmigrasi yang tidak mempertimbangkan kearifan lokal dan risiko kerusakan ekosistem.
-
Menolak pengaburan sejarah dan politisasi sejarah untuk kepentingan elite.
-
Menolak aktivitas deforestasi dan tambang yang merusak lingkungan Kalimantan Selatan.
-
Menolak Undang-Undang TNI yang dianggap bermasalah.
-
Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
-
Mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat.
Mereka memberikan tenggat waktu 3×24 jam kepada DPRD Kalsel untuk menyampaikan tuntutan tersebut ke pemerintah pusat.
Menanggapi itu, DPRD Kalsel menyatakan kesediaannya untuk meneruskan aspirasi ke Jakarta. “Kami sebagai wakil rakyat akan menjembatani tuntutan ini dan menyampaikannya sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Kartoyo.
Aksi berlangsung tertib dan ditutup dengan penyerahan dokumen tuntutan secara simbolis kepada pimpinan DPRD Kalsel.[]
