BANJARMASIN — Meski genangan mulai surut di beberapa wilayah, ancaman banjir di Kalimantan Selatan belum sepenuhnya berlalu.
Menyikapi kondisi tersebut, Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (7/1/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi I DPRD Kalsel itu secara khusus membahas perkembangan terkini serta langkah-langkah penanggulangan banjir yang melanda sejumlah kabupaten dan kota di Kalsel. RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, sementara dari pihak BPBD dipimpin Ronny Eka Saputra bersama jajaran.
Dalam forum tersebut terungkap bahwa status kebencanaan Kalimantan Selatan hingga saat ini masih berada pada status Siaga. Namun, terdapat perkembangan positif di Kabupaten Balangan yang mulai memasuki masa transisi dari status tanggap darurat menuju Siaga, seiring dengan kondisi banjir yang mulai terkendali.
Meski demikian, Habib Hamid Bahasyim menegaskan agar seluruh pihak tidak lengah.
“Walaupun di beberapa daerah statusnya sudah menurun, kewaspadaan tidak boleh kendor. Potensi cuaca ekstrem masih ada, dan kita harus siap menghadapi segala kemungkinan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana dapat berjalan cepat dan efektif.
“Kunci penanggulangan bencana itu ada pada kesiapsiagaan dan koordinasi. Semua pihak harus terus berkomunikasi dan bergerak bersama,” kata Habib Hamid.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan intensif di wilayah-wilayah rawan banjir. Pemantauan tersebut meliputi kesiapan personel, peralatan, hingga ketersediaan logistik.
“Kami memastikan seluruh sumber daya dalam kondisi siap. Pemantauan dilakukan secara berkala agar respon bisa cepat jika terjadi peningkatan debit air atau kondisi darurat lainnya,” jelas Ronny.
Ia juga mengungkapkan bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi banjir di Kalsel cukup besar.“Pada Kamis, 8 Januari 2026, Wakil Presiden Republik Indonesia dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banjar dan Kabupaten Balangan untuk meninjau langsung penanganan banjir di lapangan,” ungkapnya.
Menurut Ronny, kunjungan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kehadiran Wapres tentu menjadi dukungan moril sekaligus mempercepat upaya pemulihan di wilayah terdampak,” pungkasnya.[]
