MADRID, 3 Februari 2026 – Pemerintah Spanyol berencana memperketat regulasi media sosial dengan menuntut pertanggungjawaban hukum para eksekutif platform atas penyebaran konten ilegal dan ujaran kebencian di layanan mereka.
Rencana tersebut disampaikan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez saat berbicara dalam World Government Summit di Dubai, Selasa (3/2). Sánchez menilai ruang digital saat ini belum aman, khususnya bagi anak-anak.
“Kita tidak bisa terus membiarkan apa yang saya sebut sebagai digital wild west. Anak-anak kita terekspos pada konten berbahaya tanpa perlindungan yang memadai,” ujar Sánchez, sebagaimana dikutip Reuters.
Menurut Sánchez, pemerintah akan mengajukan rancangan undang-undang baru yang antara lain mencakup pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun, kewajiban verifikasi usia yang ketat, serta sanksi pidana bagi pimpinan perusahaan teknologi yang lalai mengendalikan konten ilegal di platform mereka.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan ditujukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan untuk memastikan perusahaan teknologi mematuhi hukum dan melindungi kelompok rentan.
Langkah Spanyol ini sejalan dengan tren global meningkatnya tekanan terhadap perusahaan media sosial. Sejumlah negara, termasuk Australia dan beberapa anggota Uni Eropa, juga tengah memperketat aturan untuk mengatasi dampak negatif media sosial terhadap anak dan remaja.
