Banjarmasin – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti kecilnya anggaran yang dikelola Dinas Sosial Kalsel pada tahun anggaran 2026. Pagu anggaran yang hanya sekitar Rp69 miliar dinilai belum sebanding dengan banyaknya program sosial yang harus dijalankan.
Sorotan itu mencuat dalam rapat pembahasan pelaksanaan program kerja Dinas Sosial Kalsel, Rabu (4/3/2026), di ruang rapat Komisi IV DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mengaku prihatin dengan besaran anggaran tersebut. Menurutnya, program Dinas Sosial sebagian besar berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Anggaran yang dikelola Dinas Sosial hanya sekitar Rp69 miliar setelah efisiensi. Padahal programnya banyak yang bersentuhan langsung dengan kepentingan sosial masyarakat,” ujar Gusti Iskandar.
Ia mengatakan Komisi IV akan memberi perhatian khusus terhadap persoalan tersebut, terutama saat pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah, baik pada anggaran murni maupun perubahan.
Menurutnya, anggaran untuk program sosial kemanusiaan seharusnya tidak dikurangi karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami akan memperjuangkannya dalam rapat anggaran nanti. Program yang menyentuh langsung kegiatan sosial kemanusiaan jangan sampai dikurangi,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar itu menilai kebijakan efisiensi anggaran masih dapat diterapkan pada kegiatan yang bersifat seremonial. Namun pengurangan anggaran tidak seharusnya menyasar program kemanusiaan.
“Kalau efisiensi untuk kegiatan seremonial tidak masalah. Tapi yang berkaitan dengan sosial kemanusiaan jangan sampai terkena pengurangan,” katanya.
Gusti Iskandar yang juga menjabat Ketua PMI Kalimantan Selatan menilai program kemanusiaan menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, terutama di tengah persoalan kemiskinan yang masih menjadi tantangan di daerah.
Ia berharap pada pertemuan berikutnya Dinas Sosial dapat menyusun data yang lebih rinci terkait kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah provinsi, termasuk kebutuhan anggaran yang diperlukan.
“Dengan kondisi data kemiskinan di Kalsel yang masih memprihatinkan, program sosial kemanusiaan harus tetap menjadi prioritas,” ujarnya.[]
