Direktur Eksekutif People Solidarity for Justice, Ahmad Zaki, mengkritik kebijakan pemberian insentif Rp6 juta per hari kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insentif disebut tetap dibayarkan meski hari libur dengan estimasi 313 hari operasional dalam setahun.
Menurut Ahmad Zaki, kebijakan tersebut menunjukkan ketimpangan prioritas anggaran negara jika dibandingkan dengan kesejahteraan guru honorer.
“Petugas logistik makanan dibayar stabil setiap hari, bahkan saat libur. Sementara guru honorer digaji per jam pelajaran dan tidak dibayar saat tidak mengajar. Ini ironi,” ujarnya melalui siaran pers, Jumat (27/3) siang.
Ia menilai guru honorer masih menghadapi pengupahan berbasis jam mengajar, ketidakpastian pendapatan saat libur sekolah, serta belum adanya standar upah layak nasional.
PSJ mendesak pemerintah mengevaluasi skema insentif MBG, mempertimbangkan moratorium sementara program, serta memprioritaskan perbaikan kesejahteraan guru honorer dan kepastian nasib PPPK.
“Memberi makan penting, tetapi mendidik menentukan masa depan. Jangan sampai anak-anak kenyang hari ini, tetapi kualitas pendidikan terabaikan,” kata Ahmad Zaki.[]
