Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Tahun 2026 di ruang rapat Komisi IV DPRD Kalsel, Banjarmasin, Selasa (5/5/2026).
Pertemuan yang dikemas dalam agenda silaturahmi dan temu kenal itu berkembang menjadi diskusi mengenai persoalan pendidikan dan sosial di Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan tersebut, BEM ULM menyerahkan policy brief terkait kondisi pendidikan di daerah bertepatan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifa, mengatakan masukan mahasiswa menjadi catatan penting bagi DPRD karena banyak memuat kondisi riil yang terjadi di lapangan.
“Mereka menyampaikan policy brief terkait masalah di bidang pendidikan dan juga bidang sosial. Tentunya hal ini menjadi sesuatu yang baik, menarik, bermanfaat dan juga masukan bagi kami di Komisi IV. Karena mereka banyak menerima juga dan melaporkan kondisi-kondisi real di lapangan terkait pendidikan dan sosial,” ujarnya.
Salah satu isu yang disorot BEM ULM ialah tingginya angka anak putus sekolah (APS) dan anak tidak sekolah (ATS) di Kalimantan Selatan. Menanggapi hal itu, Jihan menilai persoalan di Kalsel memiliki karakter berbeda dibanding daerah lain.
Menurutnya, sebagian anak yang tercatat sebagai ATS atau APS sebenarnya melanjutkan pendidikan di pondok pesantren, namun tidak masuk dalam sistem pendataan Education Management Information System (EMIS) milik Kementerian Agama.
“Nah hal itu menjadi tracking-nya tidak terdata. Seolah-olah anak-anak tersebut tidak sekolah. Padahal mereka sekolah namun ijazahnya ijazah pondok,” jelasnya.
Meski demikian, persoalan tersebut memperlihatkan masih lemahnya sinkronisasi data pendidikan antara lembaga pendidikan formal dan pendidikan berbasis pesantren. Dampaknya, angka ATS dan APS berpotensi tidak menggambarkan kondisi riil di lapangan.
Sementara itu, Ketua BEM ULM 2026, Ahmad Zidan Satrio Utomo, mengatakan pihaknya ingin mendorong DPRD agar lebih serius memperhatikan isu pendidikan, kesehatan, dan persoalan sosial masyarakat kecil.
“Harapannya, DPRD Kalsel ini bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Juga benar-benar mendengarkan suara maupun keluhan dari pada masyarakat,” katanya.
Selain menyerahkan policy brief, BEM ULM juga mendiskusikan sejumlah persoalan sosial yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah daerah dan DPRD.[]
