BANJARMASIN – Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli menandatangani Adendum Nota Kesepakatan Bersama percepatan tiga proyek infrastruktur strategis di Kalimantan Selatan, Senin (1/9/2026), di kediaman Gubernur Kalimantan Selatan.
Penandatanganan dihadiri Dirjen Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar, Gubernur Kalsel, Kapolda Kalsel, Danrem 101 Antasari, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Bupati Tanah Bumbu, Bupati Hulu Sungai Tengah, serta sejumlah pimpinan perusahaan pembiayaan infrastruktur.
Tiga proyek yang menjadi lingkup adendum adalah pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan–Pulau Laut, perbaikan alinyemen Koridor Banjarbaru–Mentewe, dan Pembangunan Jalan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut.
Roy Rizali mengungkapkan, progres fisik jembatan Pulau Kalimantan–Pulau Laut saat ini telah mencapai 68,2 persen dengan nilai kontrak Rp2,9 triliun dan ditargetkan selesai pada 2028.
Untuk jalan akses pendekat, pembangunan di sisi Batulicin diserahkan kepada Pemkab Tanah Bumbu, sementara sisi Kotabaru menjadi tanggung jawab Pemkab Kotabaru.
Untuk Koridor Lintas Tengah Pulau Laut sepanjang 75 kilometer dengan total anggaran sekitar Rp2 triliun, lingkup APBN Kementerian PU mencakup 42 km (Rp1,2 triliun) dan lingkup APBD 33 km (Rp868 miliar). Total kebutuhan anggaran yang masih harus dipenuhi untuk menuntaskan seluruh ruas mencapai sekitar Rp1,8 triliun.
Roy menegaskan, adendum ini harus segera diterjemahkan menjadi rencana kerja operasional yang konkret.
“Keberhasilan kolaborasi ini tidak diukur dari banyaknya dokumen yang ditandatangani, melainkan dari infrastruktur yang benar-benar terbangun, aman, berfungsi, dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” tegasnya.
Rusli menyebut jembatan ini adalah jawaban atas harapan masyarakat Kotabaru yang sudah lama menanti koneksi darat yang memadai.
“Jembatan penyeberangan ini memang sudah lama diharapkan masyarakat kita. Dengan adanya jembatan ini, tentu kebutuhan masyarakat termasuk pendistribusian seperti sembako mudah diakses,” ujarnya.[]
