JOMBANG — Perhelatan akbar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, telah resmi berakhir beberapa hari lalu. Selain menetapkan nakhoda baru bagi jam’iyah terbesar di dunia ini, dinamika muktamar dinilai menyuguhkan diskursus segar sekaligus refleksi penting bagi ekosistem demokrasi di Indonesia.
Pemerhati ormas Islam, Dany Irawan, menilai suksesi kepemimpinan di tubuh NU kali ini membawa angin segar yang mencerahkan umat. Menurutnya, proses tersebut mengedepankan musyawarah mufakat serta berhasil menjauhkan diri dari praktik-praktik negatif transaksional yang kerap mencederai nilai demokrasi modern.
Dany, yang mengamati langsung jalannya forum tertinggi NU tersebut, menyoroti keputusan para muktamirin yang mempercayakan mandat suara mereka kepada figur kiai sepuh yang dinilai matang dalam membaca arah dan masa depan organisasi.
“NU memilih jalur representasi berbasis otoritas keulamaan dan secara sadar menanggalkan logika one person, one vote yang selama ini menjadi template umum di berbagai kongres organisasi,” ujar Dany dalam keterangannya, Sabtu (5/9/2026).
Langkah tersebut, lanjut Dany, tidak serta-merta menandakan kemunduran demokratis. Baginya, esensi demokrasi substansial terletak pada kedaulatan nurani dan kebebasan nilai, bukan sekadar kalkulasi mekanistik di bilik suara.
“Persoalannya bukan seberapa banyak tangan yang terangkat, melainkan apakah tangan itu benar-benar bebas dari intervensi modal dan kekuasaan. NU menunjukkan bahwa demokrasi berbasis hikmah bisa menjadi alternatif yang kokoh,” tegasnya.
Dany membuat analogi bahwa demokrasi serupa obat. Jika dikonsumsi sesuai dosis, ia menyembuhkan; namun bila berlebihan tanpa kendali akal sehat, ia justru menjadi racun elektoral yang destruktif.
“Melalui Muktamar Jombang ini, NU sedang meracik ‘resep baru’. Suara tidak langsung dilempar ke gelanggang yang rentan friksi, melainkan disaring lewat pertimbangan para kiai sepuh yang merepresentasikan keragaman golongan,” tuturnya.
Meninjau fenomena ini dari kacamata akademik, ia menambahkan bahwa fokus NU bergeser dari sekadar kuantitas elektoral menuju peningkatan kualitas agregasi keputusan.
“Bisa jadi NU bukan sedang meninggalkan demokrasi, melainkan melakukan upgrade. Mereka beralih dari demokrasi ‘siapa paling banyak suara’ menuju demokrasi ‘siapa paling sehat pertimbangannya’,” pungkas Dany.[]
