BATULICIN – Pembukaan jalan alternatif Banjarbaru–Tanah Bumbu ternyata membawa dampak negatif: pembalakan liar kian marak, khususnya di sekitar Pegunungan Meratus.
Komisi II DPRD Kalsel pun turun langsung ke Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kusan di Batulicin, Senin (14/7), guna memastikan pengawasan hutan berjalan maksimal.
Ketua Komisi II, Muhammad Yani Helmi, menegaskan penanganan pembalakan liar dan reboisasi harus jadi perhatian serius.
“Banyak pembalakan liar, sementara reboisasi tidak sejalan dengan penanganannya. Ini perlu konsentrasi penuh,” ujar politisi Golkar yang akrab disapa Paman Yani.
Paman Yani juga menyoroti keterbatasan KPH Kusan yang hanya punya dua polisi hutan (polhut).
“Dua polhut tak akan mampu mengawasi kawasan seluas itu tanpa dukungan personel dan anggaran memadai,” tegasnya.
Senada, anggota Komisi II H. Burhanuddin mendesak pemerintah pusat segera membantu penambahan polhut dan anggaran.
“Kenapa hutan kita terjamah? Karena kekurangan polhut,” katanya.
Kepala KPH Kusan, A. Raihanor, mengaku bersyukur atas perhatian DPRD. Sementara Kepala Bidang PeDAS RHL Dinas Kehutanan Kalsel, Alif Winarto, memastikan akan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pengawasan hutan mulai 2026.[]
