BANJARMASIN – Lahan pertanian di lima desa di Balangan dan Tabalong tak bisa digarap selama beberapa tahun terakhir akibat terendam. DPRD Kalsel pun pertemukan para kepala desa dengan sejumlah pihak terkait, Jumat (2/6) siang.
Lima desa tersebut terdiri dari Matang Hanau, Papuyuan, Lajar, Mundar, dan Pampanan.
Salah satu perwakilan kepala desa dari Tabalong Faudin menjelaskan, kondisi tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih lima tahun. Luas lahan yang terendam itu mencapai 2.500 Ha.
Akibat lahan yang dimiliki tak bisa digarap, menurut Faudin banyak warga di lima desa tersebut yang mayoritas sebagai petani telah banting setir menjadi kuli.
“Kami berharap dapat dicarikan solusi,” ujarnya.
Ketua DPRD Kalsel yang membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu menyarankan pemerintah daerah setempat melakukan pengerukan terhadap aliran sungai hingga penambahan kanal.
“Pengalaman yang pernah terjadi di Amuntai, bila hujan di Balangan maupun Tanjung, maka Amuntai Banjir. Namun kali ini tidak lagi lantaran dibikin kanal baru di sampung pengerukan sungai yang lama serta pembersihan gulma sungai,” katanya.
Government Relations Head PT Adaro Indonesia, Rinaldo Kurniawan, yang juga hadir memenuhi undangan menjelaskan, desa-desa yang terendam itu berada di luar kawasan operasional perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan tersebut. Menurutnya, rendaman air di kawasan tersebut lebih disebabkan faktor dari luar.
“Meski demikian, Adaro akan tetap ambil bagian,” ucapnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel Hanifah D Nirwana menyimpulkan, pada wilayah tersebut harus dilakukan pemeriksaan sistem larian airnya.
“Jadi kita perlu cek daerah irigasi atau rawa itu masuk kewenangan siapa, nasional, provinsi atau kabupaten/kota,” jelas Hanifah.[]
