Editor : Almin Hatta
BARABAI – Sebanyak 250 warga Desa Tabu Darat Hilir membubuhkan tanda tangan sebagai dukung pelaporan dugaan penyalahgunaan DD (Dana Desa) dan ADD (Anggaran Dana Desa) kepada tiga instansi berwenang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
Laporan itu sendiri dilakukan oleh tiga orang warga Desa Tabu Darat Hilir, Kecamatan Labuan Amas Selatan (LAS), yakni HT, AA, dan AH. Laporan antara lain mereka sampai kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten HST, Senin (29/3/2021) lalu.
Menurut HT, isi laporan tertulis itu antara lain berkaitan dengan penggunaan silpa anggaran DD dan ADD. “Dalam laporan ini kami lampirkan dukungan berupa tanda tangan dari 250 orang warga masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, papar HT, dalam laporan itu juga dilampirkan pengakuan Ketua LPM Desa Tabu Darat Hilir yang mengaku tidak pernah menerima gaji/tunjangan. Juga pernyataan yang bersangkutan tidak pernah menandatangani perubahan APBDes Tahun 2020 dari pemerintahan desa tersebut.
“Kami selaku warga menduga telah terjadi penyelewengan dan penggelapan keuangan desa, serta penyalahgunaan jabatan di Pemerintahan Desa Tabu Darat Hilir oleh pihak pengguna pelaksana anggaran Desa Tabu Darat Hilir Tahun 2020,” katanya.
Selain itu, lanjut HT, juga dilaporkan tentang dugaan pemalsuan tanda tangan lembaran dokumen perubahan anggaran DD Tahun 2020 oleh aparat desa pada tahun tersebut.
“Sebab, apa yang tertera pada dokumen anggaran tersebut tidak sesuai dengan pernyataan yang sudah dilampirkan oleh anggota BPD TDH, yang menyatakan tidak pernah menandatangani semua dokumen tersebut,” ucapnya.
HT menyatakan, semua itu sudah mereka sampaikan kepada Kejaksaan Negeri HST, dengan harapan segera ditindaklanjuti.
“Selain itu, kami masyarakat Desa Tabu Darat Hilir memohon kepada BPKP Provinsi Kalimantan Selatan untuk segera mengaudit pelaksanaan semua proyek di Desa Tabu Darat Hilir,” katanya.
Menurut HT, laporan serupa sudah pula mereka sampaikan kepada Inspektorat HST, dan Bupati HST yang diterima oleh Asisten.
“Pada intinya, saya bersama teman-teman dan warga masyarakat, menginginkan ketegasan hukum dalam tindak lajut laporan warga masyarakat ini. Kami menginginkan tata kelola keuangan yang bersih dan transparan,” tutupnya.[]
