MARABAHAN – Setiap daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel) punya kendala yang berbeda-beda dalam optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP). Sebab itu, Komisi II DPRD Kalsel menghimpun apa saja kendala yang dimaksud.
Seperti di Barito Kuala (Batola), Komisi II DPRD Kalsel menemukan jika kendalanya adalah tidak adanya alat pengukur air (water meter). “Tidak adanya tim untuk meletakkan alat,” kata Kepala UPPD Samsat Marabahan Faisal, dalam rapat dengan Komisi II DPRD Kalsel di Aula Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Jumat (4/2).
Anggota Komisi II DPRD Kalsel Fahrani pun mengatakan, sebagai tanggapan atas keluhan itu, pihaknya akan meningkatkan target capaian. Sehingga, kendala-kendala itu bisa teratasi.
“Data-data tersebut akan kami bicarakan di DPRD Kalsel untuk menjadi kebijakan selanjutnya untuk kebaikan bersama,” ujarnya.[]
