Banjarmasin – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja gabungan bersama Komisi I, III, dan IV dengan mengundang 16 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemerintah Provinsi Kalsel. Agenda yang berlangsung pada Rabu, 8 Januari 2025, di Gedung DPRD Provinsi Kalsel ini bertujuan menggali potensi dan kendala dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi II Muhammad Yani Helmi, yang akrab disapa Paman Yani, menyoroti peran strategis BLUD dalam mendukung perekonomian daerah. Dalam rapat tersebut, disampaikan bahwa beberapa BLUD, seperti RSUD Ulin, berhasil memenuhi target PAD, sementara RSUD Ansari Saleh hanya mencapai 88 persen dari target.
“Kami mempertanyakan kendala yang dihadapi BLUD sehingga target tidak dapat tercapai. Kendala ini perlu diatasi agar kontribusi ekonomi dari BLUD lebih maksimal,” ujar Paman Yani.
Paman Yani juga menyoroti ketergantungan besar BLUD, terutama rumah sakit, pada kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ia menjelaskan bahwa sekitar 90 persen pendapatan rumah sakit bergantung pada pembayaran BPJS yang sering mengalami keterlambatan.
“Ketika pembayaran BPJS tertunda selama tiga bulan saja, rumah sakit harus mencari solusi alternatif untuk menutupi biaya operasional. Ini menjadi tantangan serius dalam keberlanjutan layanan kesehatan sekaligus kontribusi ekonomi daerah,” tegasnya.
Selain itu, Sekretaris Komisi II H. Jahrian menekankan pentingnya strategi pemasaran untuk meningkatkan pendapatan BLUD. Ia mengajak media untuk aktif mempromosikan layanan dan fasilitas yang disediakan rumah sakit daerah agar lebih dikenal masyarakat.
“Promosi layanan BLUD sangat penting agar masyarakat tahu potensi dan fasilitas yang tersedia. Dengan promosi yang baik, ini juga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi dari sektor kesehatan,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, dihadirkan 16 BLUD, termasuk RSUD Ulin, RSUD dr. Moch. Ansari Saleh, serta unit-unit strategis lainnya seperti Taman Hutan Raya Sultan Adam dan Pelabuhan Perikanan Batulicin, yang berpotensi besar mendukung ekonomi daerah.
Rapat ini menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan peran BLUD dalam mendukung PAD dan memastikan pelayanan publik berjalan secara berkelanjutan, meski menghadapi tantangan dalam sektor keuangan dan operasional.
