BANJARBARU – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Mustohir Arifin, atau yang akrab disapa H Imus, turut hadir dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kalsel, pada Selasa (11/2). Acara yang berlangsung di Aula Rapat Lt 3 Disperkim Provinsi Kalsel, Banjarbaru, ini bertujuan untuk menyusun draf awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel serta mendiskusikan isu strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD 2015-2029.
Dalam kesempatan tersebut, H Imus menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan forum ini yang dianggap penting untuk merumuskan langkah-langkah pembangunan yang terencana. Namun, ia juga menekankan perlunya perhatian lebih terhadap pengawasan standarisasi perumahan dan kawasan permukiman.
“Komisi III mencatat bahwa sering kali kami melihat perumahan yang sudah selesai dibangun, namun masih banyak yang belum memenuhi standar, seperti jalan lingkungan yang belum diaspal atau ketiadaan fasilitas air bersih. Hal-hal ini harus menjadi perhatian serius dari SKPD terkait,” ujar H Imus. Ia mengingatkan agar SKPD lebih aktif turun ke lapangan untuk memantau langsung kondisi tersebut.
H Imus yang juga membidangi pembangunan dan infrastruktur ini berharap agar pengawasan terhadap para developer atau pengembang lebih ditingkatkan, terutama dalam memastikan bahwa setiap perumahan yang dibangun memenuhi standar layak huni.
“Kami berharap dinas terkait dapat lebih tegas dalam memberikan penekanan kepada developer agar memenuhi standar yang telah ditetapkan. Ini penting agar kualitas hunian yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Provinsi Kalsel, Musyidah Aminy, menjelaskan bahwa FPD ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan kegiatan pemerintah daerah dengan kebijakan RPJMD dari pemerintah pusat dan provinsi. Forum ini juga diharapkan dapat menghasilkan gagasan-gagasan solutif yang partisipatif, guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kalimantan Selatan.
“Melalui forum ini, kami berharap dapat mencapai proses perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas, khususnya dalam menjamin pembangunan hunian yang layak di wilayah Kalsel,” kata Musyidah.[]
