BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (9/7/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, didampingi Wakil Ketua Desy Oktavia Sari, di ruang Paripurna H. Mansyah Addrian, Banjarmasin. Hadir pula unsur Forkopimda, pejabat SKPD, dan perwakilan media.
Fraksi Partai NasDem, melalui juru bicara Umar Sadik, mengapresiasi penyusunan Raperda yang dinilai mengedepankan kehati-hatian fiskal. NasDem mendorong agar program prioritas benar-benar mendukung tema pembangunan 2025, yaitu Pemantapan Daya Saing Daerah.
Fraksi Golkar lewat Hj. Hariyatie menilai arah kebijakan sudah sejalan dengan visi pembangunan daerah. Golkar menekankan optimalisasi potensi daerah, pelayanan publik, dan capaian indikator kinerja yang lebih terukur.
Fraksi Gerindra melalui Habib Yahya Assegaf meminta transparansi penganggaran dan mendorong alokasi lebih besar untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur agar dampaknya terasa langsung bagi masyarakat.
Fraksi PAN yang diwakili Agus Mulia Husin berharap perubahan anggaran berpihak pada pemulihan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.
Fraksi PKS lewat Firman Yusi mendukung peningkatan belanja modal infrastruktur, namun mengingatkan agar pembangunan SDM dan layanan dasar tetap jadi prioritas.
Fraksi PKB melalui dr. M. Yadi Mahendra Muhyin mengingatkan agar penggunaan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) untuk menutup defisit tidak dijadikan kebiasaan. PKB juga meminta penjelasan rinci soal proyek strategis yang dianggarkan.
Sementara Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan (DPP) lewat Yudistira Bayu Budjang menyoroti ketidakseimbangan antara penurunan pendapatan dan kenaikan belanja. DPP meminta perencanaan anggaran yang lebih realistis dan tepat sasaran.
Menanggapi masukan fraksi, Pj. Sekda Kalsel, M. Syarifuddin, mewakili Gubernur H. Muhidin, menyampaikan apresiasi. Ia memastikan pemerintah akan menindaklanjuti catatan fraksi dalam pembahasan teknis bersama SKPD terkait.
“Pemprov Kalsel berkomitmen memperkuat sinergi dengan DPRD untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan efektif, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Syarifuddin.
Supian HK menutup rapat dengan menyatakan pembahasan Raperda akan berlanjut ke forum Badan Anggaran DPRD Kalsel untuk dikaji lebih rinci bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Tahapan ini menjadi bagian penting dalam penyusunan APBD Perubahan 2025 yang diharapkan mampu memperkuat daya saing Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan.[]
