BANJARMASIN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, menegaskan bahwa kebijakan anggaran daerah harus berpihak pada kepentingan publik dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Kamis (23/10/2025).
Rapat yang digelar di Gedung B Sekretariat DPRD Kalsel tersebut dihadiri oleh anggota Banggar, pejabat Badan Keuangan Daerah (BKD), serta perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya dan menjadi bagian penting dalam memastikan arah penyusunan APBD 2026 sesuai prioritas pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Supian HK menekankan agar penyusunan anggaran dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberpihakan kepada rakyat.
“Kita ingin memastikan setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Anggaran harus dikelola dengan tepat, transparan, dan berorientasi pada hasil yang nyata,” ujarnya.
Banggar DPRD Kalsel juga menyoroti sejumlah sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, pembahasan turut mengulas strategi peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak, retribusi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rakhman, menambahkan bahwa konsistensi seluruh SKPD menjadi faktor penting dalam mewujudkan APBD yang berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Setiap program harus disusun berdasarkan kewenangan dan kebutuhan daerah. Kita ingin semua SKPD berperan aktif memperkuat pendapatan dan menjalankan program yang bermanfaat,” katanya.
Banggar DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD 2026. Kolaborasi erat antara legislatif dan eksekutif diharapkan mampu melahirkan kebijakan anggaran yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.[]
