Jelapat. Sebuah nama desa yang terletak di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Memiliki cerita panjang yang tak hanya tercatat dalam sejarah lokal, tetapi juga dalam catatan sejarah Banjar. Nama ini awalnya merujuk pada satu wilayah desa yang berada di pesisir Sungai Barito. Namun, pada tahun 1977, wilayah Jelapat mengalami pemekaran administrasi menjadi tiga desa terpisah, yaitu Jelapat I, Jelapat II, dan Jelapat Baru. Kini, Desa Jelapat I dan Jelapat Baru berada dalam Kecamatan Tamban, sementara Desa Jelapat II bergabung dengan Kecamatan Mekarsari.
Nama Jelapat sendiri pertama kali muncul dalam Hikayat Banjar, sebuah naskah kuno yang ditulis pada abad ke-17. Dalam hikayat tersebut, wilayah Jelapat dikaitkan dengan Tamban dan Balandean. Ketiganya memiliki hubungan sejarah dengan seorang tokoh penting, Raden Samudera, yang setelah memeluk agama Islam berganti nama menjadi Sultan Suriansyah, Raja pertama Kesultanan Banjar. Nama Jelapat dalam hikayat tersebut muncul sebagai bagian dari rute yang menjadi tempat persembunyian sang Raja sebelumnya, saat terusir dari Kerajaan Daha.
Meskipun nama Jelapat tercatat dalam sejarah dan legenda Banjar, tidak banyak informasi yang menjelaskan makna atau legenda di balik nama tersebut. Toponim Jelapat lebih terkait dengan sejarah permukiman lokal, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai etimologi atau asal-usul nama itu sendiri.
Selain di Kabupaten Barito Kuala, nama Jelapat juga dikenal sebagai sebuah areal di wilayah Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, kalsel. Selain itu menjadi nama kelurahan di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Kemudian, yang paling menarik adalah temuan dalam buku Borneo karya H.H. Juynboll yang diterbitkan pada 1909-1910.
Dalam bukunya, Juynboll menyebutkan bahwa Djilapat (atau Jelapat) adalah nama salah satu jenis pohon di wilayah Onderafdeeling Kapuas, yang kini menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah. Juynboll menuliskan bahwa pohon-pohon tersebut menjadi tempat lebah bersarang, dan sarang lebah dari pohon-pohon ini hanya boleh diambil setelah tiga tahun, yang kemudian dibagi rata di antara penduduk setempat.
Meski terdapat catatan ini, tidak ditemukan informasi lain yang lebih mendalam mengenai asal-usul kata Jelapat dalam bahasa Banjar maupun bahasa Dayak Ngaju. Namun, beberapa sumber menyebutkan bahwa penduduk awal wilayah Jelapat adalah suku Dayak Ngaju, yang konon merupakan penduduk pertama di kawasan tersebut.
Dalam arsip kolonial Hindia Belanda, nama Jelapat sering disebut dengan ejaan Djilapat. Pada peta Borneo yang diterbitkan oleh US Army pada tahun 1943, Djilapat tercatat sebagai salah satu anak sungai dari Sungai Barito. Wilayah sekitar sungai Djilapat pun dihuni oleh masyarakat yang tinggal di kampung dengan pola pemukiman linear, memanjang mengikuti tepi Sungai Barito. Kampung ini disebut Kampung Djilapat, yang sekarang kita kenal dengan nama Desa Jelapat.
Peta Borneo 1943 ini, yang merupakan hasil rilis US Army berdasarkan peta Belanda tahun 1927, menunjukkan posisi strategis kampung Jelapat di tepi Sungai Barito, yang menjadi salah satu jalur utama transportasi perahu pada masa itu.
Sumber lain, seperti dalam Zeemansgids voor den Oost-Indischen Archipel (1904-1914), juga menyebutkan keberadaan Kampung Djilapat di sekitar wilayah Kapuas, dengan rute transportasi yang melibatkan Kanal Meijer, yang menghubungkan Sungai Barito hingga Kampung Jelapat. Pada masa itu, perjalanan menuju Kampung Jelapat dari Banjarmasin memakan waktu 8 hingga 10 jam menggunakan perahu, namun kanal ini sering terhambat oleh kondisi air yang rendah saat musim monsun timur.
Dalam Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1917-1939), Kampung Djilapat kembali disebut sebagai salah satu kampung utama di Distrik Bandjermasin, dengan mata pencaharian masyarakatnya yang sebagian besar adalah petani padi. Nama Djilapat menjadi identik dengan desa yang berkembang pesat seiring dengan pesatnya perkembangan wilayah pesisir Sungai Barito.
Seiring berjalannya waktu, wilayah Jelapat terus berkembang. Pada tahun 1960, Kalimantan Selatan mengalami pemekaran wilayah, yang menghasilkan pembentukan Kabupaten Barito Kuala yang terpisah dari Kabupaten Banjar. Sejak saat itu, wilayah Jelapat pun menjadi bagian dari Kabupaten Barito Kuala. Pemekaran wilayah ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir Sungai Barito.
Momen penting lainnya dalam sejarah Jelapat terjadi pada tahun 1971, ketika dilakukan proyek pengerukan sungai oleh pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Soebardjo. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran transportasi air dan mengatasi pendangkalan yang menghambat aktivitas masyarakat. Sebagai bentuk penghargaan, masyarakat setempat mulai menyebut wilayah Jelapat sebagai “daerah Soebardjo” atau “Handil Subardjo,” untuk mengenang peran besar gubernur dalam memajukan infrastruktur desa.
Pada tahun 1977, Desa Jelapat mengalami pemekaran menjadi tiga desa terpisah yakni Desa Jelapat I, Jelapat II, dan Jelapat Baru. Pemekaran ini dipimpin oleh Kepala Desa pertama H. Buahmad yang memiliki visi untuk mempermudah pelayanan pemerintahan dan mempercepat pembangunan. Seiring berjalannya waktu, Desa Jelapat I dan Jelapat Baru menjadi bagian dari Kecamatan Tamban. Sementara Desa Jelapat II dipindahkan ke Kecamatan Mekarsari pada tahun 1987. Desa-desanya pun berkembang menjadi desa yang mandiri, dengan masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani, nelayan air tawar, petambak, serta pelaku usaha kecil-menengah.
Di balik perkembangan desa ini, terdapat pula kekayaan budaya yang berakar dalam kehidupan masyarakat Banjar Kuala yang bermata pencaharian utama sebagai petani dan pelaku perdagangan. Kehidupan sosial masyarakat Jelapat tetap dijalankan dengan prinsip-prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah yang telah menjadi bagian dari identitas mereka selama berabad-abad.
Kini, Desa Jelapat, dengan sejarah panjang dan perjalanan yang menarik, terus menjadi bagian penting dalam perkembangan Kabupaten Barito Kuala, mewariskan kisah dan nilai yang terus dijaga oleh generasi penerus. Desa ini, meski telah melalui banyak perubahan dan tantangan, tetap menjadi saksi bisu bagi sejarah Banjar, serta menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi sejarah di Kalimantan Selatan.
