BANJARMASIN — Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kalimantan Selatan, Fery Setiadi, S.Sos., menegaskan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden.
Menurut Fery, posisi tersebut penting untuk menjaga independensi lembaga penegak hukum sekaligus memastikan pertanggungjawaban berjalan secara langsung dan tidak berlapis.
“Lembaga penegak hukum seharusnya berada di bawah Presiden, seperti KPK dan Kejaksaan, agar pelaporan dan pertanggungjawaban tidak terdistorsi,” ujarnya, Selasa (27/1/2026).
Pernyataan ini disampaikan menyusul kembali mencuatnya wacana penempatan Polri di bawah kementerian, yang menuai penolakan dari berbagai kalangan.
Fery menilai, jika Polri berada di bawah kementerian, akan terbuka ruang intervensi birokrasi maupun politik yang berpotensi mengganggu independensi penegakan hukum.
“Kami mendukung Polri tetap di bawah Presiden. Namun, kepolisian juga harus terus berbenah agar semakin profesional dan transparan,” tegasnya.
Ia juga menyatakan sejalan dengan sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang secara tegas menolak wacana tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Menurut Fery, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah secara jelas menempatkan Polri sebagai lembaga negara yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
“Karena itu, menempatkan Polri di bawah kementerian saya nilai kurang tepat dan tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan,” pungkasnya.[]
