Editor : Almin Hatta
PARINGIN – Meskipun memaklumi bahkan mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan untuk melakukan evaluasi demi efisiensi anggaran, namun para tenaga kerja kontrak tetap cemas. Diharapkan, kebijakan tersebut masih berpihak kepada nasib mereka yang telah lama bekerja di instansi pemerintahan.
Rencana evaluasi tersebut ditanggapi beragam oleh para tenaga kerja kontrak pada sejumlah instansi di lingkup Pemkab Balangan, mulai angkatan 2005 hingga angkatan kontrak kerja 2018. Di sisi lain, ada banyak tenaga kerja kontrak yang memilih bungkam, karena takut bersuara dan berkomentar mengeluarkan uneg-uneg mereka.
Perwakilan tenaga kontrak angkatan 2005, FR dan ER, mengungkapkan dukungannya terhadap upaya evaluasi demi efisiensi, serta menjaring tenaga kerja kontrak yang benar-benar mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam pekerjaan.
“Memang, banyak tenaga kerja kontrak yang tidak memiliki kecakapan dalam bekerja. Bahkan ada beberapa yang masuk karena ada unsur kedekatan. Jadi, rencana evaluasi ini sebenarnya cukup bagus, untuk menjaring mereka yang benar-benar berkompeten. Meski demikian, kami tetap khawatir dengan nasib kami sendiri,” ungkapnya, Selasa (22/6/2021).
Sementara itu, DW yang merupakan tenaga kerja kontrak tahun 2007 mengatakan, adanya perampingan dinas untuk efisiensi tentu ada pengurangan tenaga kontrak, dan harus dijaring yang benar-benar berkompeten dalam pekerjaan.
“Ini rencana yang sangat bagus dan kita dukung, asalkan bukan sebagai alasan semata, sebagaimana isu yang beredar. Yakni untuk memasukkan para family dan pesanan tim pemenangan,” tuturnya.
Angkatan 2009, IK, menyatakan, evaluasi tenaga kontrak ini sangat baik, karena mengutamakan putera daerah. Apalagi sejauh ini cukup banyak putra daerah yang belum bekerja. Sedangkan yang terjadi selama ini cukup banyak orang dari daerah tetangga yang masuk ke wilayah Kabupaten Balangan untuk bekerja.
“Jadi, intinya dengan adanya putera daerah akan menjunjung tinggi juga terhadap majunya Balangan. Sebab, makan minum dan liburan akan tetap di Balangan, tidak akan bolak balik lagi. Jadi pemasukan untuk Balangan otomatis bertambah,” imbuhnya.
Menurut IK, keputusan yang diambil sudah bagus, karena terkait banyaknya tenaga honorer yang sebenarnya kurang berkompeten di bidangnya.
“Jadi, berhubung akan dilaksanakan perampingan instansi, maka pemerintah lebih bisa memilah dan memilih tenaga honorer yang memang cocok dan menguasai bidang yang mereka kuasai,” ucap MA, tenaga kerja kontrak tahun 2018.
Beda halnya pendapat FH, yang menyebut keputusan yang diambil pemerintah untuk efisiensi sangat benar dimana tenaga kontrak yang tidak memiliki komptensi untuk tidak dipekerjakan lagi.
Menurut FH, banyaknya tenaga kontrak selama ini merupakan pemborosan anggaran. Sebab, tenaga kontrak ini ada yang justru membuat malu instansi. Soalnya, sudah tidak memiliki kegiatan pekerjaan, datang ke kantor pun hanya duduk dan bermedia sosial saja.
“Namun, dari sisi kemanusian, rasanya kurang pas juga. Sebab, ada yang sudah menjadi tenaga kontrak puluhan tahun dan sudah tua. Jika diberhentikan, bagaimana nasibnya,” ujar FH yang menjadi tenaga kontrak sejak tahun 2005.
FH menyatakan, pihaknya selaku tenaga kontrak sebenarnya belum mengerti sepenuhnya perihal evaluasi ini.
FH mempertanyakan, evaluasi apakah sekaligus penerimaan baru. Jika evaluasi, maka yang akan bekerja adalah para tenaga kontrak yang ada dan lulus dalam penjaringan.
“Kalau evaluasi, tapi ternyata banyak orang baru yang masuk, itu berarti penggantian para honor/tenaga kontrak yang ada dengan orang baru,” ketusnya.
Sebagaimana diketahui, Bupati Balangan H Abdul Hadi menyebut dua alasan terkait evaluasi tenaga kerja kontrak ini. Yakni adanya rencana perampingan SKPD, serta adanya pemborosan anggaran berkisar Rp86 Milyar setahun untuk belanja tenaga kerja kontrak.
Di sisi lain, Bupati Abdul Hadi berharap para tenaga kontrak yang merupakan putera dan puteri daerah tetap optimis terjaring dalam tahap evaluasi, jika memang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam pekerjaannya.
“Kami mohon pengertian kepada masyarakat, terutama para tenaga kontrak. Yakinlah, jika kalian punya kapasitas dan kapabilitas, tentu akan tetap terjaring dan bekerja di instansi pemerintahan. Dan secara pribadi kami pun tidak menghendaki adanya evaluasi tersebut,” ucapnya beberapa waktu lalu.[]
