BEBERAPA waktu yang lalu, tepatnya 1 Juni 2020 lalu, Pemerintah Kabupaten Kotabaru merayakan Hari Jadi Kabupaten Kotabaru yang ke 70. Berdasarkan perbandingan beberapa sumber kolonial, dalam dinamika politik Kerajaan Pulau Laut, nama Kotabaru diperkirakan mulai mengemuka ketika pemerintahan Pangeran Amir Husin, raja Pulau Laut keempat pada tahun 1881-1900.
Pada era tahun 1873-1881, Kotta Baroe/Kotabaru awalnya sebuah wilayah kampung yang memiliki kandungan sumber daya alam, batubara. Kampung ini terletak diantara Sungai Sigam dan Taip. Paman dari Pangeran Amir Husin, Pangeran Ardi Kusuma memiliki satu tambang di wilayah sisi utara Kampung Kota Baru (Kotta Baroe).
Kemudian terdapat lokasi tambang lainnya yang dimiliki Pemerintah Hindia Belanda di area kampung ini. Penambangan batubara Kotta Baroe awalnya dikelolai perusahaan G.B. Kemudian pada tanggal 10 Desember 1890 dialihkan kepada perusahaan investor Belanda, TP. van Dijk dan G. Boissevain.
Diperkirakan dari kampung Kotta Baroe inilah yang kemudian berkembang menjadi wilayah kota yang dikenal masyarakat dalam dekade awal Abad 20 sebagai “Kotabaru”.
Mengapa dinamakan Kotta Baroe/Kota Baru? Diperkirakan pada awal abad ke -20 industri pertambangan Hindia Belanda di wilayah Pulau Laut makin berkembang. Mulai pertambangan batubara Sembelimbingan, pertambangan batubara Gunung Batu Besar dan tambang lainnya.
Pertumbuhan ini berdampak dengan semakin banyaknya orang Eropa yang hadir ke Borneo. Dengan demikian wilayah kotabaru yang sebelumnya hanya menjadi kampung dimana terdapat konsesi tambang batubara Belanda, dikembangkan menjadi Nieuwe Wijk. Dibangun di lahan yang baru dibuka dan fasilitas yang ada membuat tempat itu menjelma seperti sebuah kota yang baru.
Pada tahun 1889, barulah nama Kotabaru secara resmi dipakai dalam Lembaran Negara. Seperti termaktub dalam Staatblaad tahun 1898 no. 178, wilayah Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe, dituliskan beribukota di Kotta Baroe (Kota Baru). Menurut Staatblaad ini, wilayah Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe, terdiri dari daerah-daerah leenplichtige landschappen atau daerah landschap yang langsung diperintah kepala bumi puteranya dalam Karesidenan Zuider en Oosterafdeeling van Borneo. Selain Kepala Wilayah, Pangeran Amir Husin, terdapat Asisten Residen yang jua berdomisili di Kota Baroe.
Penulis: Mansyur, S. Pd, M. Hum (Mantri Cendikia Lembaga Adat Kerajaan Pulau Laut/LAKPL Kalsel)
